“Polri akan memberi dukungan dalam penegakan hukum penyidikan di bidang perpajakan dan pengamanan kegiatan terhadap sensus pajak, pemanfaatan data untuk kepatuhan pajak,” jelas Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Komjen Pol Imam Sujarwo dalam sosialisasi MOU DJP-Polri di Direktorat Pajak, Jakarta, Rabu (24/10).

Dalam MOU ini juga, Kapolri memerintahkan tiga unit kerja Polri untuk ikut serta. Ketiganya adalah Bareskrim, Baharkam dan Baintelkam Polri.

“Bareskrim Polri dalam rangka penegakan hukum di pajak. Baharkam Polri dalam koordinasi pengamanan tugas di bidang perpajakan. Baintekam terkait tentang kerjasama intelijen perhimpunan data dan informasi,” terang Imam lagi.

Selain dengan Polri, Direktorat Jenderal Pajak juga menandatangani MOU dengan Kejaksaan RI. Dalam hal ini meliputi kerjasama dalam proses penuntutan perkara tindak pidana perpajakan, kerjasama dalam pelaksanaan bidang perdata dan tata usaha.

http://www.merdeka.com/peristiwa/polri-kini-ikut-serta-dalam-pengamanan-sensus-pajak.html

]]> http://pemeriksaanpajak.com/?feed=rss2&p=338 0 http://pemeriksaanpajak.com/?p=336 http://pemeriksaanpajak.com/?p=336#comments Wed, 24 Oct 2012 12:24:48 +0000 admin http://pemeriksaanpajak.com/?p=336 Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan RI dalam meningkatkan dan mengamankan penerimaan pajak nasional. Ketiga pihak telah menandatangani nota kesepahaman dan menyosialisasikan ke 11 kota di Indonesia.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Kismantoro Petrus, mengatakan bentuk kerjasama dengan Polri bersifat penegakan hukum seperti penyidikan perpajakan, pengamanan dan pelaksanaan tugas DJP.

“Kedua belah pihak juga dapat memanfaatkan data dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan,” ujarnya saat ditemui dalam acara sosialisasi MoU antara DJP-Kepolisian-Kejaksaan di kantornya, Jakarta, Rabu (24/10).

Kerjasama dengan Kejaksaan, lanjutnya, bertujuan mengamankan penerimaan perpajakan dengan bantuan proses penuntutan perkara tindak pidana perpajakan, perdata dan tata usaha.

“Dukungan juga berupa pemberian bantuan, pertimbangan, dan tindakan hukum lainnya, sosialisasi dan penyuluhan, penerangan hukum serta pemanfaatan data dan informasi,” tuturnya.

Masih banyak potensi pajak yang belum terkumpul karena kurangnya kesadaran masyarakat diharapkan dapat diperbaiki dengan adanya kerjasama ini.

“Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN perlu disadari kepatuhannya untuk pembangunan bangsa,” ucapnya.

http://www.merdeka.com/uang/tingkatkan-kepatuhan-pajak-ditjen-pajak-gandeng-aparat-hukum.html

Direktorat Jendral Pajak sedang bersengketa pajak dengan Schlumberger Geophysics Nusantara dan Astra Daihatsu Motor. Aparat pajak menemukan kedua perusahaan itu menghindari pembayaran pajak melalui utang dan royalty ke perusahaan terafiliasi.

Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak terus memburu potensi-potensi untuk menggenjot penerimaan pajak yang targetnya terus naik dari tahun ke tahun. Kini, mereka agresif membidik potensi-potensi pajak yang “bersembunyi” dibalik laporan yang menyebut perusahaan merugi.

Penciuman Ditjen pajak mengendus aroma tidak sedap dalam laporan pajak PT. Schlumberger Geophysics Nusantara tahun 2008. Laporan itu menyebut perusahaan jasa serta konsultan minyak dan gas itu merugi. Nah, kantor pajak menduga ada yang tidak beres dengan Schlumberger Geophysics.

Ditjen pajak lalu memeriksa laporan pajak perusahaan yang berkantor dikuningan, Jakarta  tahun 2008. Dari pemeriksaan itu , aparat pajak menemukan ketidakwajaran dalam rasio utang dan royalty sehingga Schlumberger Geophysics Nusantara menderita rugi.

Menurut hitungan aparat pajak, sejatinya, Schlumberger Geophysics meraup untung Rp 358 milliar di 2008 sehingga harus membayar pajak Rp 107 milliar. Setelah dikurangi dengan pajak yang telah dipotong pihak lain sebesar Rp 62 milliar sisa pajak yang harus mereka bayar Rp 45 milliar. Plus sangsi pajak sebesar Rp 18 milliar , total pajaknya Rp 63 milliar.

Tentu saja Schlumberger Geophysics tidak menerima temuan Ditjen pajak. Alhasil , masalah ini bergulir ke pengadilan pajak. Siding awal sengketa pajak itu berlangsung awal Agustus 2012 lalu.

Dalam siding tersebut , Ditjen pajak membeberkan hasil pemeriksaannya. Pertama, soal utang Schlumberger Geophysics. Kantor pajak menemukan rasio utang atas modal perusahaan itu pada tahun 2008 tidak wajar. Utang kepada pihak terafiliasi mencapai Rp 1,9 triliun, jauh diatas modal Schlumberger Geophysics yang Cuma Rp 120 milliar.

Akibatnya, keuangan anak Schlumberger Geophysics Limited ini defisit sehingga selalu merugi. Kerugian itu terjadi karena perusahaan asal Amerika Serikat itu harus membayar bunga atas utang ke pihak terafiliasi di Belanda yakni Schlumberger Technology BV.

Aparat pajak melihat trik ini sebagai cara Schlumberger Geophysics untuk mengurangi laba usahanya sehingga bisa mengelak dari kewajibannya membayar pajak. Tak hanya itu, Schlumberger Geophysics juga meminta pengembalian pajak yang telah dipotong pihak lain.

Royalti tidak sah ?

Dalam laporan pajak tahun 2008, Schlumberger Geophysics mengaku rugi sebesar Rp 35 milliar. Sedangkan pajak yang dipotong pihak lain mencapai Rp 62 milliar . Makanya Schlumberger Geophysics meminta pengembalian atau restitusi pajak Rp 62 milliar.

Menurut Edward Hamonangan Sianipar, wakil Ditjen pajak dipersidangan, utang dari pihak terafiliasi seharusnya adalah modal usaha, bukan merupakan utang karena itu “Schlumberger Geophysics” tidak perlu membayar bunga kepada Schlumberger Technology BV, melainkan membayar deviden,”tegas Edward.

Pada 2008, Schlumberger Geophysics membayar bunga utang kepada Schlumberger Technology sebanyak Rp 104,65 milliar. Mereka juga mengaku menderita kerugian akibat selisih kurs Rp 39,10 milliar. Tapi kantor pajak tidak mengakui bunga utang dan rugi kurs sebagai biaya. Dengan begitu, pembayaran tersebut masuk dalam komponen laba Schlumberger Geophysics.

Temuan janggal kedua Ditjen pajak adalah soal Royalti. Ditjen pajak mengungkap, tidak ada pengalihan intangible property atau aset seperti saham atau surat berharga dari Schlumberger Technology ke Schlumberger Geophysics. Dengan begitu, pembayaran Royalti sebesar 7% dari omset Schlumberger Geophysics ke Schlumberger Technology tidak sah. “kami sudah meneliti , hasilnya tidak ditemukan”. Ungkap Edward.

Semestinya, Edward bilang , jika ada perusahaan yang membayar royalti harus ada bukti dokumen pengalihan intangible property dari pemegang hak dinegara lain ke perusahaan di Indonesia yang memakai produknya. “kami sudah minta dokumennya, namun pemohon banding tidak bisa menunjukan. Dari pengujian tidak terjadi pengalihan hak penggunaaan intangible property dari Schlumberger Technology ke Schlumberger Geophysics Nusantara” ujar Edward.

Selain itu , Ditjen pajak juga menganggap royalty sebesar 7% atau Rp 193 milliar terlalu besar. Lantaran tidak sah, kantor pajak lalu mengoreksi royalty itu menjadi nol persen atau tidak mengakui royalty itu. Makanya , setoran royalty sebesar Rp 193 milliar masuk ke pos laba agar bisa ditagih pajaknya.

Santoso Goentoro, Konsultan Pajak dari Ernst and Young yang mewakili Schlumberger Geophysics belum mau berkomentar dengan alasan sedang di Singapura. “sulit kalau saya menjelaskan melalui telepon,” kilahnya. Sebelumnya, usai siding perdana di pengadilan pajak Santoso juga menolak memberikan komentar.

Bagaimana kisah akhir sengketa antara Ditjen pajak versus Schlumberger Geophysics. ? kita hanya bisa menunggu. Tapi yang jelas ke depan Ditjen Pajak akan semakin rajin memburu pajak pakak yang “bersembunyi” dibalik laporan yang merugi. Salah satu caranya adalah pengembangan satuan quality assurance. Satuan ini bertugas memperbaiki kualitas pemeriksaan dan penyelidikan pajak. Tujuan akhirnya , tentu saja agar tercipta kepastian hukum, termasuk penegakan hukum yang lebih tegas.

Seharusnya Tidak Bayar Royalti.

Aparat Pajak juga mengendus praktik tak wajar yang dilakukan Astra Daihatsu Motor. Hasil pemeriksaan kantor pajak atas laporan pajak tahun 2007 dan 2008 agen tunggal pemegang merek Daihatsu itu berlabuh di pengadilan pajak.

Dalam siding perdana yang bergulir awal Agustus 2012 lalu, Ditjen Pajak mengungkap pembayaran royalty Astra Daihatsu ke principal di Jepang yang sangat besar. Pembayaran ini jelas menggerus laba perusahaan otomotif tersebut. Alhasil, kewajiban pajak mereka ikut menciut.

Kantor pajak menilai pembayaran royalty itu sebagai modus melarikan keuntungan perusahaan ke luar negeri. Karena , versi pajak, pembayaran royalty tidak sampai Rp 1 triliun. Aparat pajak lalu memeriksa laporan pajak dengan pendekatan transfer pricing dengan membandingkan perusahaan sejenis, Aftab Automobile Limited.

Aftab Automobile Limited juga memproduksi mobil merek Toyota tapi bedanya , Edward Hamonangan Sianipar, Wakil Ditjen Pajak , perusahaan di Bangladesh itu tidak membayar royalty sepeserpun ke Toyota Motor Corporation. Seharusnya,”begitu juga dengan Astra Daihatsu Motor”, kata Edward.

Tak hanya Royalti, Ditjen Pajak juga mempermasalahkan penjualan Xenia, Gran Max dan Sirion ke Daihatsu Motor Corporation. Dalam penjualan ke perusahaan terafiliasi , Astra Daihatsu menjual dengan harga tidak wajar alias lebih murah dibandingkan ke dealer utama yang menjadi rekanan.

Buntut dari penjualan produk lebih murah itu kepada perusahaan terafiliasi, Astra Daihatsu membayar pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang lebih kecil. Begitu pula dengan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang setorannya juga menciut, lantaran penjualan dengan harga murah membuat laba Astra Daihatsu ikutan kecil.

Ditjen pajak pun mengklaim Astra Daihatsu masih kurang bayar pajak sebesar Rp 181,03 milliar pada tahun 2007 dan sebanyak Rp 120,12 milliar pada tahun 2008. Angka ini belum termasuk denda masing masing Rp 79,65 milliar dan Rp 36,03 milliar. Sehingga total utang pajak Astra Daihatsu dalam dua tahun itu mencapai Rp 416,83 milliar.

Dalam persidangan awal, Sudarman Tandan , konsultan pajak dari PB Taxand yang mewakili Astra Daihatsu, menolak jika Astra Daihatsu menolak jika Astra Daihatsu disamakan dengan Aftab Automobile Limited “ kami memang memproduksi mobil tapi kami tidak sama dengan Aftab” tegas dia. Sayang, usai persidangan Sudarman enggan memberikan keterangan lebih lanjut. “nanti saja, awal bulan depan saja” janjinya.

Kontan Weekly No. 47, XVI, 2012

Dalam persidangan yang dipimpin oleh IGN Mayun Winangun, diketahui Schlumberger selama lima tahun, yakni dari tahun 2003 hingga 2008, selalu merugi. Akibatnya SGN mengklaim lebih bayar kepada ditjen pajak. Dalam laporan pajak tahunan tahun 2008, SGN mengklaim lebih bayar sebanyak Rp 62,6 miliar.

Nah, setelah dianalisis oleh aparat pajak, para aparat pajak mencium ada yang tidak beres sehingga aparat pajak pun mengoreksi pembayaran pajak SGN sebesar Rp 63,6 miliar. Sehingga total koreksi pajak yang harus dibayar sebesar Rp 126,2 miliar. Kekurangan ini berasal dari tiga sumber: royalti, bunga, dan kurs.

Pemeriksa pajak menilai ada ketidakwajaran dalam laporan pajak SGN sehingga selalu mengaku rugi. Diantaranya, aparat pajak menilai perhitungan pajak dari SGN tidak memakai metode transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, dalam hal ini perusahaan terafiliasi dengan SGN yang ada di Belanda. “Transaksi tersebut berkaitan dengan pinjaman yang dianggap melebihi batas kewajaran dan bunga yang tidak wajar. Akibatnya, bunga pinjaman tersebut menggerus laba perusahaan sehingga rugi,” kata Boedi P, aparat pajak yang ditemui KONTAN usai persidangan di pengadilan pajak.

Di luar laporan tahun pajak 2008, SGN juga bersengketa dengan aparat pajak untuk tahun pajak 2007. Untuk sengketa tahun 2007, meski sudah disidang di pengadilan pajak, hingga kini belum diputus oleh hakim pengadilan pajak.

Dalam jawabannya di depan majelis hakim, konsultan pajak yang mewakili SGN mengatakan koreksi terhadap nilai kewajaran yang dilakukan oleh aparat Dirjen Pajak telah melebihi wewenang yang seharusnya. Nilai kewajaran seharusnya ditetapkan oleh peraturan menteri keuangan. Meski telah menjadi pegangan para konsultan pajak, di dalam persidangan, konsultan pajak SGN mengaku tidak memahami dan mengetahui metode perhitungan yang digunakan aparat pajak, yakni pendekatan perbandingan dalam transaksi transfer pricing atau arm’s length ratio approach.

“Tolong saya tidak berkomentar dulu, saya masih sibuk dengan kasus ini, nanti saja,” kata konsultan SGN yang enggan menyebutkan namanya kepada KONTAN.

Ketua Majelis Hakim IGN Mayun Winangun dan hakim anggota Adi Wiyono dan Bambang Basuki mengagendakan persidangan lanjutan dua pekan lagi.

http://nasional.kontan.co.id/news/schlumberger-dianggap-kurang-bayar-rp-126-miliar

Rabu (15/2) pagi, salah satu ruang sidang Pengadilan Pajak di lantai 9 gedung Kementerian Keuangan tampak penuh sesak pengunjung. Semua kursi terisi. Bahkan, pengunjung sidang meluber hingga ke luar ruangan. Barisan konsultan hukum PT Siemens Indonesia duduk berjejer di kiri ruangan, lengkap dengan satu koper besar yang berisi data dan dokumen.

Kontan Mingguan No. 21 – XVI, 2011, 20 Februari 2012

Demikian disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Dedi Rudaedi, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (3/1/2012). Dedi menyebutkan, pemeriksaan juga bisa dilakukan terhadap wajib pajak Negara Mitra P3B yang transaksinya terkait wajib pajak Indonesia yang sedang diperiksa di Indonesia terkait upaya penghindaran pajak, pengelakkan pajak, dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

“Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang Melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra, yang mulai berlaku sejak tanggal 28 Desember 2011,” sebut Dedi.

Ia juga menyebutkan, pemeriksaan di luar negeri ini sebenarnya adalah pendampingan yang dilakukan pemeriksa pajak Indonesia terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Negara Mitra P3B. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemerintah Indonesia.

“Pertukaran informasi sendiri merupakan fasilitas perpajakan di dalam P3B yang dapat dimanfaatkan baik oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Negara Mitra,” tambah Dedi.

Hal ini juga berlaku sebaliknya, bahwa Ditjen Pajak bisa melakukan pemeriksaan dalam negeri jika ada permintaan informasi dari Negara Mitra P3B. Pemeriksa pajak Negara Mitra juga bisa melakukan pendampingan saat pemeriksaaan terhadap wajib pajak Indonesia. Dengan kerjasama ini, Ditjen Pajak pun berharap penerimaan negara dari pajak bisa meningkat ke depannya.

kompas,  03 januari 2012

www.pemeriksaanpajak.com

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan sensus pajak nasional yang sekiranya akan dimulai akhir September 2011. Untuk permulaan sensus pajak akan difokuskan kepada Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang potensial.

Sensus pajak adalah kegiatan penyisiran dan pencacahan terhadap potensi pajak, baik Wajib Pajak maupun Objek Pajak yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam rangka ekstensifikasi atau menjaring Wajib Pajak yang belum terdaftar dan Objek Pajak yang dipajaki, serta intensifikasi optimalisasi perpajakan atas objek pajak yang belum sepenuhnya dipajaki pada tahun 2011 sampai dengan 2012.

Sensus pajak mirip dengan sensus kependudukan yang selama ini dikenal. Sensus pajak akan mendata seluruh responden, termasuk mereka yang telah menjadi Wajib Pajak dan bukan Wajib Pajak. Setidaknya ada tiga kelompok kombinasi data yang akan diperoleh, yaitu data responden yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, data responden yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak tetapi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan dan data responden yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah melaksanakan kewajiban pajaknya.

Target dari sensus pajak ini adalah semakin banyaknya penduduk Indonesia yang menyerahkan SPT Pajak Penghasilan. Jadi bukan hanya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki NPWP, karena ternyata orang yang memiliki NPWP belum tentu mengisi SPT. Jika hanya mengejar banyaknya penduduk yang memiliki NPWP, belum tentu dapat meningkatkan penerimaan.

Saat ini kira-kira baru 7,73% masyarakat Indonesia yang membayar pajak. Dari 20 juta pemilik NPWP, baru 8,5 juta diantaranya yang melaporkan SPT mereka.

Direktur Jenderal Pajak menjanjikan akan memberikan berbagai kemudahan dalam membayar pajak. Pihaknya telah menyiapkan beberapa skema, yaitu masyarakat yang belum memiliki NPWP akan diberikan NPWP, masyarakat yang belum menyerahkan SPT dihimbau menyerahkan SPT dan masyarakat yang sudah bayar pajak namun belum optimal agar membayar sesuai ketentuan. Skema tersebut akan diprioritaskan diterapkan pada sentra ekonomi, kawasan bisnis, dan high rise building.

Namun bagaimana pelaksanaan di lapangan ada baiknya Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan peraturan petunjuk pelaksanaan Sensus Pajak supaya tidak terjadi penyelewengan di lapangan dan juga agar masing-masing pihak baik pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun pihak Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

www.pemeriksaanpajak.com

Pihak ketiga yang dimaksud adalah:

-         Bank,

-         akuntan publik,

-         notaris,

-         konsultan pajak,

-         kantor administrasi,

-         konsultan hukum,

-         konsultan keuangan,

-         pelanggan,

-         pemasok,

-         dan/atau pihak ketiga lainnya

yang memiliki data dan informasi yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Jika pihak ketiga yang dimaksud diatas terikat kewajiban merahasiakan, maka untuk keperluan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penagihan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, berdasarkan permintaan tertulis dari:

a.       Direktur Jenderal Pajak atau Penyidik; atau

b.      Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia dalam hal keterangan atau bukti yang diminta terikat kerahasiaan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan.

Permintaan keterangan atau bukti tertulis oleh Dirjen Pajak, Penyidik atau Menteri Keuangan paling tidak harus memuat:

a.       identitas Wajib Pajak;

b.      keterangan dan/atau bukti yang diminta; dan

c.       maksud dilakukannya permintaan keterangan dan/atau bukti.

Pihak ketiga wajib memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang. Jika tidak, maka Dirjen Pajak dapat menyampaikan surat peringatan. Apabila sudah diberi surat peringatan masih juga tidak dipenuhi, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).

www.pemeriksaanpajak.com

Tujuan yang hendak dicapai dari suatu pemeriksaan terhadap siklus penjualan dan piutang usaha antara lain:

1.      Saldo pos penjualan/peredaran usaha dan piutang usaha sudah menunjukkan keadaan sesungguhnya dengan nilai yang wajar;

Kewajaran transaksi dan saldo penjualan dinilai oleh pemeriksa dengan membandingkan nilai transaksi, saldo penjualan, pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun dan persentase laba kotor dan laba bersih dengan transaksi dari perusahaan lain yang sejenis.

Jika pemeriksa menemukan transaksi kepada pihak tertentu dilakukan dengan harga jual yang lebih rendah dari harga rata-rata penjualan, maka hal ini bisa mengindikasikan adanya hubungan istimewa. Akibatnya bisa terjadi koreksi terhadap harga jual tersebut. Koreksi dilakukan dengan menggunakan harga yang wajar menurut keadaan pasar pada saat transaksi itu terjadi.

Jika pemeriksa menemukan transaksi kepada pihak tertentu di luar negeri dilakukan dengan harga jual yang lebih rendah dari harga rata-rata ekspor, maka hal ini bisa mengindikasikan adanya praktek tranfer pricing secara kurang sehat dan ada upaya penghindaran pajak. Hal ini juga bisa mengakibatkan koreksi terhadap harga jual.

Analisa yang biasa dilakukan oleh pemeriksa adalah pengujian arus kas, arus piutang dan arus barang, dengan menggunakan rumus:

Selain itu pemeriksa juga dapat melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga dalam rangka memperoleh transaksi penjualan/pembelian yang dilakukan Wajib Pajak.

2.      Retur dan potongan harga sudah menunjukkan keadaan yang sesungguhnya dengan nilai yang wajar;

Potongan penjualan dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu potongan tunai dan potongan harga. Potongan tunai adalah potongan yang diberikan secara langsung pada saat piutang akan dibayar. Sedangkan potongan harga adalah potongan yang diberikan berdasarkan kebiasaan bisnis yang berlaku. Potongan harga ini memiliki aspek pajak yang secara langsung berpengaruh pada PPN karena nilai potongan harga adalah bagian dari nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak.

3.      Penyisihan dan penghapusan piutang tak tertagih telah diterapkan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku;

Ketentuan perpajakan di Indonesia menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar piutang boleh dihapus, yaitu:

a    telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

b.   Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

c.   Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

4.      Cut off transaksi sudah dilakukan dengan tepat baik secara komersial maupun secara fiskal;

5.      Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penjualan dan piutang sudah dilaksanakan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Dokumen perpajakan yang berkaitan dengan transaksi penjualan antara lain:

-         Dokumen yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak seperti Faktur Pajak, Cash Register.

-         Dokumen yang berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak seperti Surat Setoran Pajak, Bukti Pemotongan atau Bukti Pemungutan.

-         Dokumen yang berfungsi sebagai alat pelaporan mengenai kewajiban perpajakan, seperti SPT Masa PPN.

-         Dokumen lain yang berfungsi sebagai alat administrasi perpajakan, misalanya Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Gambaran umum jika dalam pemeriksaan terhadap penjualan dan piutang usaha ditemukan:

o       Koreksi karena salah hitung, salah jumlah atau salah klasifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembukuan Anda belum dapat diandalkan;

o       Koreksi karena terdapat jumlah-jumlah yang belum atau tidak dilaporkan. Hal ini dapat membuat pemeriksa beranggapan Anda memang sengaja ingin menyembunyikan sebagian transaksi penjualan;

o       Koreksi karena dokumen perpajakan tidak diselenggarakan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini mengindikasikan staf perusahaan belum menguasai aturan perpajakan yang terkait;

www.pemeriksaanpajak.com