Pajak Bisa Menggaet Pajak Rp 2 Triliun

7JAKARTA. Strategi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menerapkan aturan penghapusan sanksi bunga 2% per bulan dari utang pajak jatuh tempo mulai ada hasilnya. Sejumlah wajib pajak (WP) mulai membayar utang pajaknya dengan menggunakan fasilitas ini.

Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak Kemkeu mengatakan, saat ini pihaknya telah berhasil menggaet tagihan pajak dari sejumlah WP senilai Rp 2 triliun dari total outstanding utang pajak sekitar Rp 50 triliun per akhir 2014. “Ada utang yang telah dibayar Rp 2 triliun,” kata Dadang, kemarin.

Cuma, Dadang belum mau menyebut identitas WP dan jumlah WP yang telah membayar tunggakan utang pajaknya. Yang jelas, kata dia, pembayaran utang pajak itu hasil dari berbagai upaya petugas pajak mengejar tunggakan.

Wahyu Tumakaka, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bali mengatakan, program pengampunan pajak ini untuk membantu WP melunasi utang pajaknya. Aturan ini diharapkan bisa mendongkrak penerimaan negara dari pajak.

Penghapusan bunga bagi WP yang melunasi utang pajaknya ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang diterbitkan pada pertengahan Februari lalu.

Pelonggaran diberikan dengan syarat wajib pajak yang melunasi utang pajaknya sebelum 1 Januari 2016. “Utang pajak yang dilunasi adalah utang pajak yang muncul sebelum 1 Januari 2015,” ujar Wahyu, yang juga Mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak.

Yustinus Prastowo, pengamat pajak dari Center for Indonesia Tax Analysis menilai, penghapusan sanksi administrasi atas pelunasan utang pajak seharusnya sudah menjadi tugas masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP). “Ini jadi upaya tindak lanjut atas administrasi utang pajak yang terdapat di KPP,” katanya.

Namun, menurut Prastowo, Ditjen Pajak harus memiliki pemetaan yang baik atas tunggakan utang pajak WP. Jika penunggak pajak memiliki aset, pelunasan pajak harus dilakukan. “Selebihnya, tergantung kondisi objektif tunggakan setiap WP,” kata dia.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Pemerintah Membuka Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak berupa pembebasan sanksi bunga 2% per bulan dari kekurangan pajak

6JAKARTA. Di tengah berbagai kebijakan ketat untuk menggenjot penerimaan negara, kini ada sedikit udara segar bagi wajib pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menggelar program pengampunan pajak. Wajib pajak yang melunasi utang pajaknya sebelum 1 Januari 2016 akan  mendapat penghapusan sanksi administrasi pajak.

Aturan ini tertuang di  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga. Sesuai beleid yang terbit pada 13 Februari 2015, penghapusan sanksi hanya berlaku bagi pelunasan utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015. Selama ini sanksi administrasi atas utang pajak yang belum terbayar atau kurang bayar berupa bunga sebesar 2% per bulan dari nilai terutang.

Pengampunan pajak sudah pernah berlangsung pada tahun 2008. Saat itu, kebijakan yang terkenal dengan istilah sunset policy, Ditjen Pajak menghapus sanksi administrasi bagi kekurangan bayar atas pajak penghasilan (PPh) tahun 2007.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Wahyu Tumakaka mengatakan, program pengampunan pajak ini untuk membantu WP melunasi utang pajaknya. Selama ini utang pajak yang tak terbayar setiap tahun sangat besar. “Nilai outstanding utang pajak mencapai Rp 50 triliun pada 2014,” ujar Wahyu akhir pekan lalu.

Diharapkan kebijakan ini akan mendongkrak penerimaan negara. Soalnya,  wajib pajak melunasi utang pajaknya.

Boleh dua kali

Nah, untuk mendapatkan pengampunan, wajib pajak harus menyampaikan surat permohonan ke Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan, yaitu utang pokok pajak telah dilunasi dan terdapat sisa sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak yang belum dibayar. Tentu saja lampiran bukti pelunasan utang pajak harus disertakan sebagai lampiran.

Setiap wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengampunan paling banyak dua kali. Untuk permohonan yang kedua, pengajuan harus berlangsung paling lama tiga bulan sesudah keputusan Dirjen Pajak atas surat permintaan pertama.

Enaknya lagi, saat permohonan pengampunan pajak masih diproses, Ditjen Pajak juga akan menangguhkan tagihan pajak. Jadi, untuk sementara waktu, Anda tidak akan dikejar-kejar petugas pajak. “Ini untuk menghargai wajib pajak yang sukarela melaporkan kekurangan pajaknya,” kata Wahyu.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta Yustinus Prastowo menilai insentif ini datang saat yang tepat. Soalnya, kebijakan ini bisa mengubah paradigma Ditjen Pajak yang belakangan cenderung galak terhadap wajib pajak. Ditjen Pajak yang selama ini dipandang hanya memberikan sanksi dan menaikkan tarif pajak dengan alasan mengejar penerimaan negara, akan sedikit berubah.

Ke depan, agar pajak tak terutang lagi, perlu kemudahan pembayaran pajak. Selama ini, kemudahan pembayaran pajak memang masih menjadi keluhan banyak pihak.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com