Pengampunan Pajak Program Sarat Bonus

lesstax

Wacana pemberian pengampunan pajak masih terus didengungkan Direktorat Jenderal Pajak dan Dewan Perwakilan Rakyat. Belakangan ini, pengampunan pajak ini diperluas sehingga menarik mereka yang selama ini mengemplang pajak alias tidak membayar pajak sebagaimana mestinya.

Definisi pengampunan pajak adalah penghapusan pokok pajak, sanksi administrasi, dan atau pidana pajak, atas ketidakpatuhan pembayar pajak di masa lalu. Program diberlakukan pada periode tertentu, biasanya dua bulan sampai dengan satu tahun. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki basis pajak agar penerimaan pajak meningkat pada periode berikutnya secara berkelanjutan.

Di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pernah meluncurkan program pengampunan pajak sebanyak dua kali, yakni tahun 1964 dan 1984. DJP, menurut, rencana akan meluncurkan kembali program itu pada 2017.

Belakangan, rencana tersebut berubah bentuk dan kerangka waktunya. Program yang awalnya seputar urusan pajak saja, kini diperluas sampai pada urusan hukum pidana umum dan pidana khusus. Artinya, program bisa memberikan pengampunan pada persoalan seperti korupsi, pembalakan liar, pencurian ikan, dan bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal yang dikecualikan sebatas narkoba dan terorisme. Inilah wacana yang sekarang sedang dikembangkan.

DPR dan DJP paling getol mendukung perluasan dari wacana pengampunan pajak. Alasan mereka, pengampunan pajak saja tidak akan menarik minat pengemplang pajak.

Untuk itu dibutuhkan insentif tambahan berupa pengampunan pidana umum dan pidana khusus. Artinya, DJP dan DPR mengandaikan bahwa banyak atau bahkan sebagian besar aset pengemplang pajak adalah hasil korupsi. Pertanyaannya, apakah sebagian besar aset yang tidak dilaporkan kepada DJP adalah hasil korupsi?

Berdasarkan Tax Justice Network, aset orang Indonesia di luar negeri mencapai Rp 3.600 triliun. Sementara kajian McKinsey menyebutkan Rp 3.250 triliun. Faktanya, tak ada satu pun otoritas di dalam negeri yang bisa memitigasi seberapa besar dana warga Indonesia di luar negeri yang merupakan hasil korupsi.

Soal kerangka waktu, DPR dan DJP getol mempercepat pelaksanaan program. Kerangka waktu yang diwacanakan adalah undang-undang sebagai payung hukum dibahas pada Juli-September sehingga program bisa mulai pada akhir 2015.

Terkait hal ini, ada konteks penting yang tak bisa dinafikan, yakni proses seleksi empat komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 yang tengah berlangsung. Masa transisi KPK ini relevan disebut karena jika program pengampunan pajak benar-benar memberikan insentif berupa pengampunan pidana korupsi, dampaknya akan langsung bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi KPK.

Program pengampunan pajak alias tax amnesty sudah berubah bentuk. Entah sebagai bentuk penghalusan atau apa, DJP dan DPR mengganti istilahnya menjadi special amnesty. Kalau mau ngotot dan konsisten dengan konsep yang diusung, apakah tidak lebih jujur jika program itu disebut extraordinary crime amnesty?

DJP ibarat dealer mobil yang ingin menggenjot penjualan agar target tercapai dengan cara memberikan bonus sepeda untuk setiap pembelian mobil. Namun, belakangan, dengan sponsor DPR, bonus berubah menjadi rumah mewah. Jadi pertanyaan rasional yang layak dilontarkan adalah; ini program promosi penjualan mobil atau mau bagi-bagi rumah mewah?

Sumber: Kompas

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Siap-siap, Tak Gunakan Rupiah di Dalam Negeri Bisa Masuk Bui

Glass globe with stock chart

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia mulai 1 Juni 2015 lalu mewajibkan setiap kegiatan transaksi di dalam negeri, yang dilakukan perorangan ataupun korporasi, baik secara tunai maupun nontunai, diwajibkan menggunakan rupiah.

Jika aturan itu tidak dipatuhi, siap-siap bisa dipenjara. “Terhadap pelanggaran rupiah secara tunai, sanksi pidana diatur dalam undang-undang mata uang yang maksimal pidana 1 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta,” ujar Plt Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Eko Yulianto di Gedung BI, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa aturan wajib penggunaan rupiah itu sudah tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan itu merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Sementara itu, pelanggaran terhadap transaksi nontunai akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Selain itu, pelanggar juga wajib membayar 1 persen dari nilai transaksi tersebut hingga denda maksimum Rp 1 miliar. Tak sampai di situ, aktivitas pembayaran si pelanggar juga bisa dibekukan oleh BI.

“Perjanjian tertulis (transaksi nontunai) sejak 1 Juli 2015 wajib tunduk menggunakan rupiah (perjanjian transaksi sebelum 1 Juli) maka setelah 1 juli, dilakukan perpanjangan, (lalu) akan tetap berlaku penggunaan kewajiban rupiah,” kata dia.

 

Sumber: Kompas

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Sunset Policy Jilid II Salah Kemasan

lesstax

Pencangan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak (WP) di konkretkan pemerintah melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK/03/2015 (Kontan, 9 Mei 2015). Dalam program yang bisa dinamakan sebagai Sunset Policy Jilid II (SP II) ini, WP diberi kesempatan untuk membetulkan SPT Tahunan dan SPT PPN Tahun Pajak 2014 dan tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang hal itu dilakuan di tahun 2015, WP berhak memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai UU KUP.

Jika menyimak penjelasan Presiden Jokowi, banyak orang berharap bahwa pengampunan akan diberikan tanpa syarat. Ternyata, menurut Pasal 2 PMK 91, tidak semua WP bisa memperoleh pengampunan. Sebab sanksi administrasi yang bisa dikurangkan atau dihapuskan hanya karena kekhilafan, bukan karena kesalahan WP.

Kalau ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten dan jujur, WP yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau SPT yang tidak benar di masa-masa lalu dan baru membetulkan di tahun 2015, pengenaan sanksi terhadap mereka tidak akan memenuhi kriteria sanksi yang dapat dihapuskan/ dikurangkan. Sebab pengenaan sanksi itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

WP memang dipermudah agar sanksi yang dikenakan memenuhi Kriteria sanksi yang berhak mendapatkan pengampunan. Caranya cukup dengan melampirkan Surat Pernyataan (di atas materai) yang menyatakan bahwa keterlambatan, penyampaian SPT, Keterlambatan pembayaran pajak, dan/ atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP. Tapi kemungkinan tidak semua WP (apalagi WP besar) besedia membuat pernyataan demikian. Sebab, pernyataan demikian mungkin merupakan pernyataan palsu yang bisa saja suatu saat menjeratnya. Pembatasan sanksi yang mendapat pengampunan kemungkinan besar mempengaruhi jumlah WP yang bersedia mengikuti program itu.

SP II sepertinya memang salah kemasan atau salah payung hukum. Penyebabnya adalah karena program itu hanya diatur dengan PMK. Menkeu sendiri tidak berwenang menghapuskan sanksi administrasi dari program tersebut. Oleh karena itu, Menkeu hanya mengandalkan wewenang Dirjen Pajak yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) angka 1 UU KUP.

Menurut pasal itu, Dirjen Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang karena kekhilafan, bukan karena kesalahan WP. Karena ketentuan ini yang dipakai sebagai dasar hukum pengampunan sanksi administrasi dalam SP II, penghapusan sanksi administrasi dalam SP II akhirnya harus mengikuti ketentuan pasal itu.

Pengampunan tanpa syarat

            Jadi PMK 91 tersebut sesungguhnya tidak memuat sebuah kebijakan atau peraturan baru, sebab hanya merujuk kepada peraturan yang sudah ada. PMK tersebut dapat dikatakan hanya semacam peraturan pelaksanaan dari pasal 36 ayat 1 angka 1 UU KUP. Jadi, SP II ini sesungguhnya hanya menggunakan peraturan yang sudah ada, yakni UU KUP.

Dapat ditambahkan bahwa penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat 1 angka 1 tersebut tidak bersifat absolut. Dirjen Pajak hanya “dapat” mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi, bukan “wajib”. Jadi sesungguhnya bagi WP yang mengikuti program SP II ini tidak ada kepastian akan memperoleh pengampunan sanksi administrasi.

Seorang Kepala KPP yang hati-hati belum tentu langsung mengabulkan permohonan WP jika modal WP mengajukan permohonan hanya Surat Pernyataan. Dalam uraian pemandangan yang dijadikan pertimbangan mengambil keputusan harus diuraikan dengan rinci bukti bahwa penerbitan administrasi pada WP terjadi karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya.

SP II sebaiknya diatur dalam sebuah peraturan yang baru agar pemerintah mempunyai keleluasaan mengatur program tersebut tanpa terikat dengan ketentuan yang berlaku.

Semua WP yang mengikuti program SP II sebaiknya memperoleh pengampunan sanksi administrasi tanpa syarat, selain syarat melunasi pajak terutang. Apapun alasannya, sehingga dulu tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar, jangan lagi dipersoalkan atau dikait-kaitkan dengan pengampunan sanksi administrasi. Hanya dengan demikian, jumlah WP yang mengikuti program tersebut bisa lebih maksimal.

Dengan sebuah Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang (Perpu), Presiden bisa mengubah UU KUP tanpa memerlukan persetujuan siapapun bila ketentuan UU KUP dianggap kurang mendukung program yang akan dijalankan. Hanya agar penetapan Perpu tersebut menjadi UU kelak bisa berjalan lancar, rencana penerbitan Perpu sebaiknya terlebih dahulu dikomunikasikan dengan DPR.

Melalui Perpu tersebut, Presiden bisa membatasi berlakunya sanksi – sanksi UU KUP yang terkati dengan SP II. Perpu tersebut hanya perlu melakukan perubahan kelima terhadap UU KUP dengan menambahkan satu pasal dalam UU tersebut, misalnya Pasal 14A. Isinya mengatur bahwa sanksi yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 14 ayat (4) UU KUP tidak dikenakan kepada WP yang mengikuti program SP II tersebut.

Pilihan bentuk pengampunan berupa “tidak dikenakan sanksi administrasi” lebih praktis daripada diberi pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. KPP tidak perlu lagi repot-repot menerbitkan STP untuk menagih sanksi tersebut untuk kemudian dikurangkan atau dihapuskan. WP juga akan memperoleh pengampunan secara langsung tanpa perlu mengajukan permohonan dan membuat pernyataan palsu.

Mengingat tidak terbatasnya tahun pajak dan masa pajak yang masuk dalam program SP II, jangka waktu program itu juga perlu ditetapkan lebih lama, minimal satu tahun. Hal ini perlu untuk memberikan kesempatan bagi WP mempersiapkan dana pelunasan pajak kurang bayar dan memperbaiki Laporan Keuangannya sebagai lampiran SPT. Bagi sebagian WP Laporan Keuangan tersebut mungkin harus diaudit oleh Akuntan Publik.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 

 

 

 

Pajak Bisa Menggaet Pajak Rp 2 Triliun

7JAKARTA. Strategi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menerapkan aturan penghapusan sanksi bunga 2% per bulan dari utang pajak jatuh tempo mulai ada hasilnya. Sejumlah wajib pajak (WP) mulai membayar utang pajaknya dengan menggunakan fasilitas ini.

Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak Kemkeu mengatakan, saat ini pihaknya telah berhasil menggaet tagihan pajak dari sejumlah WP senilai Rp 2 triliun dari total outstanding utang pajak sekitar Rp 50 triliun per akhir 2014. “Ada utang yang telah dibayar Rp 2 triliun,” kata Dadang, kemarin.

Cuma, Dadang belum mau menyebut identitas WP dan jumlah WP yang telah membayar tunggakan utang pajaknya. Yang jelas, kata dia, pembayaran utang pajak itu hasil dari berbagai upaya petugas pajak mengejar tunggakan.

Wahyu Tumakaka, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bali mengatakan, program pengampunan pajak ini untuk membantu WP melunasi utang pajaknya. Aturan ini diharapkan bisa mendongkrak penerimaan negara dari pajak.

Penghapusan bunga bagi WP yang melunasi utang pajaknya ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang diterbitkan pada pertengahan Februari lalu.

Pelonggaran diberikan dengan syarat wajib pajak yang melunasi utang pajaknya sebelum 1 Januari 2016. “Utang pajak yang dilunasi adalah utang pajak yang muncul sebelum 1 Januari 2015,” ujar Wahyu, yang juga Mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak.

Yustinus Prastowo, pengamat pajak dari Center for Indonesia Tax Analysis menilai, penghapusan sanksi administrasi atas pelunasan utang pajak seharusnya sudah menjadi tugas masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP). “Ini jadi upaya tindak lanjut atas administrasi utang pajak yang terdapat di KPP,” katanya.

Namun, menurut Prastowo, Ditjen Pajak harus memiliki pemetaan yang baik atas tunggakan utang pajak WP. Jika penunggak pajak memiliki aset, pelunasan pajak harus dilakukan. “Selebihnya, tergantung kondisi objektif tunggakan setiap WP,” kata dia.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Pemerintah Membuka Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak berupa pembebasan sanksi bunga 2% per bulan dari kekurangan pajak

6JAKARTA. Di tengah berbagai kebijakan ketat untuk menggenjot penerimaan negara, kini ada sedikit udara segar bagi wajib pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menggelar program pengampunan pajak. Wajib pajak yang melunasi utang pajaknya sebelum 1 Januari 2016 akan  mendapat penghapusan sanksi administrasi pajak.

Aturan ini tertuang di  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga. Sesuai beleid yang terbit pada 13 Februari 2015, penghapusan sanksi hanya berlaku bagi pelunasan utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015. Selama ini sanksi administrasi atas utang pajak yang belum terbayar atau kurang bayar berupa bunga sebesar 2% per bulan dari nilai terutang.

Pengampunan pajak sudah pernah berlangsung pada tahun 2008. Saat itu, kebijakan yang terkenal dengan istilah sunset policy, Ditjen Pajak menghapus sanksi administrasi bagi kekurangan bayar atas pajak penghasilan (PPh) tahun 2007.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Wahyu Tumakaka mengatakan, program pengampunan pajak ini untuk membantu WP melunasi utang pajaknya. Selama ini utang pajak yang tak terbayar setiap tahun sangat besar. “Nilai outstanding utang pajak mencapai Rp 50 triliun pada 2014,” ujar Wahyu akhir pekan lalu.

Diharapkan kebijakan ini akan mendongkrak penerimaan negara. Soalnya,  wajib pajak melunasi utang pajaknya.

Boleh dua kali

Nah, untuk mendapatkan pengampunan, wajib pajak harus menyampaikan surat permohonan ke Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan, yaitu utang pokok pajak telah dilunasi dan terdapat sisa sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak yang belum dibayar. Tentu saja lampiran bukti pelunasan utang pajak harus disertakan sebagai lampiran.

Setiap wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengampunan paling banyak dua kali. Untuk permohonan yang kedua, pengajuan harus berlangsung paling lama tiga bulan sesudah keputusan Dirjen Pajak atas surat permintaan pertama.

Enaknya lagi, saat permohonan pengampunan pajak masih diproses, Ditjen Pajak juga akan menangguhkan tagihan pajak. Jadi, untuk sementara waktu, Anda tidak akan dikejar-kejar petugas pajak. “Ini untuk menghargai wajib pajak yang sukarela melaporkan kekurangan pajaknya,” kata Wahyu.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta Yustinus Prastowo menilai insentif ini datang saat yang tepat. Soalnya, kebijakan ini bisa mengubah paradigma Ditjen Pajak yang belakangan cenderung galak terhadap wajib pajak. Ditjen Pajak yang selama ini dipandang hanya memberikan sanksi dan menaikkan tarif pajak dengan alasan mengejar penerimaan negara, akan sedikit berubah.

Ke depan, agar pajak tak terutang lagi, perlu kemudahan pembayaran pajak. Selama ini, kemudahan pembayaran pajak memang masih menjadi keluhan banyak pihak.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com