JAKARTA. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akhirnya meneken revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam beleid PMK itu, lima jenis barang… Read More ›
Month: Juni 2015
Pemerintah Harus Melobi Eropa Menurunkan Bea Masuk Tuna
JAKARTA. Pengusaha tuna mendesak pemerintah meminta Uni Eropa (UE) memberikan insentif berupa penurunan tarif impor atau bea masuk (BM) produk tuna asal Indonesia. Sebab, produk tuna asal Indonesia telah mengantongi sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) sebagaimana disyaratkan UE. Asal tahu… Read More ›
Rem Ekspansi, Summarecon Hanya Bangun Satu Proyek
JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk hanya akan mengembangkan satu proyek tahun ini. Pengembang properti ini merasakan tekanan di bisnis properti masih besar. Salah satu tekanan itu adalah kebijakan pemerintah mengenakan pajak barang sangat mewah bagi properti. “Sekarang ini, kami belum… Read More ›
Harga Jual Barang Mewah Perlu Dipertegas
Harga acuan barang sangat mewah menjadi simpang siur setelah terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang Sangat Mewah (PER 19). Peraturan itu dianggap mengubah kriteria harga acuan barang mewah… Read More ›
Menkeu Ungkap Masa Kelam Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang Tak Harmonis
Jakarta -Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengisahkan, soal hubungan masa lampu antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang kurang harmonis. Khususnya dalam pertukaran data di kedua pihak. “Kalau dulu itu Ditjen Pajak sama Ditjen Bea Cukai itu… Read More ›
Ekspor Batubara Akan Dikurangi
Untuk mengutamakan pasokan batubara di dalam negeri, porsi ekspor batubara akan dikurangi. Saat ini, ekspor batubara mencapai 70 persen dari seluruh produksi batubara. Sampai 2019, jumlah batubara yang diekspor akan dikurangi dan kebutuhan dalam negeri lebih diutamakan. Hal itu dikatakan… Read More ›
Siap-siap, Tak Gunakan Rupiah di Dalam Negeri Bisa Masuk Bui
JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia mulai 1 Juni 2015 lalu mewajibkan setiap kegiatan transaksi di dalam negeri, yang dilakukan perorangan ataupun korporasi, baik secara tunai maupun nontunai, diwajibkan menggunakan rupiah. Jika aturan itu tidak dipatuhi, siap-siap bisa dipenjara. “Terhadap pelanggaran rupiah secara… Read More ›
Tempati Posisi ke-114 dalam Kemudahan Berinvestasi, BKPM Terus Lakukan Perbaikan
JAKARTA, KOMPAS.com – Berbisnis di Indonesia kini dianggap lebih mudah. Hal tersebut terlihat dari peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) yang dirilis oleh Bank Dunia (World Bank). Survei bertajuk “Ease of Doing Business (EODB) 2015” oleh World Bank Group menempatkan… Read More ›
Perdagangan Bebas di Kawasan Ekonomi Khusus Pun Wajib Gunakan Rupiah
JAKARTA, KOMPAS.com – Kewajiban Penggunaan rupiah di dalam negeri sudah diatur dalam UU tentang Mata Uang dan ditegaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia. Aturan penggunaan rupiah itu juga berlaku pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)…. Read More ›
Ekonomi Seret, Kredit Kian Mampet
JAKARTA. Prospek ekonomi Indonesia tahun ini tampaknya masih akan kelabu. Ini tercermin dari revisi rencana bisnis bank atau RBB yang diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hitungan sementara wasit industri keuangan Indonesia itu, aliran kredit perbankan kian melambat, bahkan meleset… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 