Month: Juni 2015

Saham konstruksi dan semen melempem

Macetnya proyek infrastruktur pemerintah turut menekan saham infrastruktur JAKARTA. Sejak memimpin pemerintahan akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo berjanji mempercepat proyek infrastruktur. Sejumlah siasat ditempuh, mulai dari melipatgandakan belanja hingga mengundang banyak investor dari luar negeri. Nyatanya, realisasi proyek infrastruktur… Read More ›

Tekan waktu bongkar muat, importir diperiksa

JAKARTA. Perintah Presiden Joko Widodo untuk menekan waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan mulai  membuat kementerian terkait gerah.  Kali ini, giliran Kementerian Perdagangan (Kemdag) menyisingkan lengan dengan memeriksa importir melakukan bongkar muat di Tanjung Priok. Ini demi menganalisa… Read More ›

Wajib rupiah bakal diperlonggar

Larangan penggunaan valas membingungkan wisatawan asing JAKARTA. Kewajiban penggunaan rupiah terhadap setiap transaksi di Indonesia kemungkinan bakal diperlonggar. Kewajiban yang tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 menimbulkan kebingungan di… Read More ›

Bisnis Sepi, Penjualan Truk Kian Lambat

JAKARTA. Penurunan penjualan mobil tidak hanya dialami mobil penumpang saja, melainkan juga menerpa penjualan mobil niaga. Mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan truk medium periode Januari – Mei 2015 turun 36,69%. Director Sales and Promotion PT Hino… Read More ›

Kenaikan PTKP Berlaku Mulai 1 Juli 2015

JAKARTA. Pemerintah akan memberlakukan  batas  baru penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi wajib pajak pribadi tahun 2015 mulai 1 Juli mendatang.  PTKP  di  semua wajib  pajak  perorangan  ini bakal naik pesat, demi mendorong konsumsi rumah tangga sehingga menjaga pertumbuhan ekonomi…. Read More ›

Awas Ada Sanksi Pajak e-Faktur

JAKARTA. Faktur pajak elektronik (e-Faktur) bagi wajib pajak badan berlaku pada 1 Juli 2015 di wilayah Jawa dan Bali.  Namun,  dari  254.095 pengusaha kena pajak (PKP) di dua wilayah ini, hampir separuhnya  belum  menggunakan e-Faktur. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian… Read More ›

Aturan Penyanderaan Perlu Perbaikan

Belakangan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai menggunakan penyanderaan untuk pencairan tunggakan pajak. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu untuk jangka waktu paling lama enam bulan yang dapat diperpanjang paling lama enam bulan… Read More ›

Pengampunan Pajak Program Sarat Bonus

Wacana pemberian pengampunan pajak masih terus didengungkan Direktorat Jenderal Pajak dan Dewan Perwakilan Rakyat. Belakangan ini, pengampunan pajak ini diperluas sehingga menarik mereka yang selama ini mengemplang pajak alias tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Definisi pengampunan pajak adalah penghapusan pokok… Read More ›

Pajak Buruk, Utang Bengkak

    Jakarta, KOMPAS – Realisasi pajak, sebagai sumber utama penerimaan negara, bakal jauh di bawah target. Akibatnya, defisit melebar dari target 1,9 persen menjadi 2,2-2,3 persen terhadap produk domestik bruto. Untuk menutup defisit, utang pun membengkak Rp 40 triliun… Read More ›

Evaluasi Arah Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS — Arah pembangunan Indonesia sudah saatnya dievaluasi. Pembangunan harus dipastikan meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata ternyata tak mengatasi persoalan kesenjangan dan banyaknya penduduk miskin. Demikian rangkuman pendapat dari sejumlah kalangan yang dihubungi Kompas,… Read More ›