Month: Oktober 2015

Pindah Mahal, Jamu Minta Pengecualian

JAKARTA. Amanat Undang Undang 3/2014 tentang Perindustrian yang mengharuskan pabrik pindah ke kawasan industri mulai mendapat perlawanan. Utamanya, dari pabrik jamu. Mereka yang tak punya dana memilih menutup pabriknya. Dwi Ranny Pertiwi Zarman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat… Read More ›

Produsen Rokok Terjepit Pungutan Pajak

JAKARTA. Belum surut keluh-kesah pengusaha industri rokok atas rencana pemerintah menaikan target cukai tahun depan, kini pelaku industri rokok berhadapan dengan rencana kenaikan tarif pungutan lain yakni pajak pertambahan nilai (PPN) rokok. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memutuskan… Read More ›

ESDM kaji ulang wajib bangun smelter

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai bimbang, hadapi desakan untuk segera membuka keran ekspor konsentrat mineral tambang. Kini, pemerintah mulai mempertimbangkan untuk menghapus kewajiban pengusaha tambang membangun smelter. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM,… Read More ›

Bebas PPN, Impor Pesawat Tuntut Bebas Bea Masuk

Perusahaan penerbangan berharap lebih banyak jenis komponen yang dihapus bea masuknya. JAKARTA. Pelaku bisnis penerbangan menyambut dingin terobosan pemerintah untuk membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi impor pesawat berikut dengan komponennya. Meski ini bisa sedikit membantu, pengelola maskapai berharap pemerintah… Read More ›

Berkah dari Kelonggaran Pajak Devisa

Pemangkasan pajak akan menarik dana milik eksportir. JAKARTA. Industri perbankan di Tanah Air mendapat angin segar dari paket kebijakan ekonomi jilid II. Salah satu isi paket tersebut memberikan insentif berupa potongan dan penghapusan potongan pajak atas devisa hasil ekspor (DHE)… Read More ›

Revisi Aturan Impor Besi Dikaji Lagi

JAKARTA. Menteri Perdagangan Thomas Lembong masih pikir-pikir untuk membatalkan rencana debirokratisasi aturan terkait dengan impor besi dan baja. Aturan tersebut masih memungkinkan untuk ditangguhkan revisinya, lantaran industri dalam negeri sangat membutuhkan. Thomas mengatakan, Kementerian Perdagangan tidak ingin memaksakan relaksasi aturan… Read More ›