JAKARTA – Aturan perpajakan yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum bisa menggarap potensi pajak dari industri digital ekonomi berbasis internet seperti Youtube, Facebook dan Twitter. Hal ini karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia…. Read More ›
Month: Januari 2016
DRAF FINAL RUU TAX AMNESTY: SPT 2014 Jadi Basis Pengurang Harta
JAKARTA – Pemerintah akhirnya memakai surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2014 menjadi basis pengurang nilai harta bersih dalam draf final rancangan undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, pemerintah memastikan tidak akan mengotak-atik laporan SPT Tahunan 2015. Kendati tidak menjelaskan secara detail,… Read More ›
Soal Pajak Media Online Asing, Indonesia Jangan Seperti Inggris
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan hingga kini masih belum bisa menggarap potensi pajak dari industri digital ekonomi berbasis internet seperti Youtube, Facebook dan Twitter. Untuk itu, Indonesia harus menerapkan perubahan pada aturan perpajakan, agar bisa memperoleh pajak… Read More ›
Mengenal Tax Amnesty dalam Properti
Amnesti pajak adalah pengampunan atau pengurangan pajak properti yang akan diatur dalam UU Pengampunan Nasional. Dalam draft UU itu disebutkan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta sanksi pidana… Read More ›
e-Commerce UMKM Akan Dikenai Pajak 1 Persen
JAKARTA – Pemerintah akan berencana memungut pajak bagi pelaku usaha e-commerce dalam negeri. Tak hanya perusahaan e-commerce dengan penghasilan besar, pelaku e-commerce UMKM pun juga akan dikenakan pajak. “Pajak e-commerce UMKM rencananya akan dipungut 1 persen, kalau untuk yang besar… Read More ›
Soal Restitusi Pajak Harusnya Diselesaikan Secara Administrasi
Langkah pengusutan dugaan kerugian restitusi pajak seharusnya diselesaikan secara administrasi. Mengenai langkah hukum pidana perpajakan, dinilai sebagai opsi paling akhir dalam mencari solusi sengketa pajak pemerintah dengan wajib pajak itu sendiri. Dalam menghadapi sengketa pajak, Direktorat Jenderal Pajak diminta mengedepankan… Read More ›
DJP Gandeng Kemenkominfo Incar Pajak E-Commerce
Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengakui, akan terus berkoordinasi dengan kementerian komunikasi dan informasi perihal pengawasan penerimaan negara yang berasal dari transaksi e-commerce. Maraknya perusahaan asing yang menawarkan produk jasa melalui internet akan terus di pantau oleh direktorat… Read More ›
Daftar Keringanan Pajak untuk Kawasan Ekonomi Khusus
Untuk meningkatkan penanaman modal pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu, serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan di KEK berupa perpajakan, kepabeanan dan cukai, lalu… Read More ›
Bea Cukai Gandeng Ditjen Pajak Tingkatkan Penerimaan Negara
Direktorat Jendral (Ditjen) Bea dan Cukai targetkan penerimaan negara pada sektor bea dan cukai meningkat pada 2016. Untuk mencapai target tersebut, pihak Bea Cukai menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengembangkan sistem teknologi yang dapat berdampak pada peningkatan penerimaan negara…. Read More ›
Bea Cukai Sumbang 30% dari Total Pajak
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat penerimaan negara sebesar 92,5 persen. Adapun target APBN-Perubahan 2015 yakni sebesar Rp180,4 triliun. “Kita berhasil menyumbang penerimaan negara pada sektor kepabeanan sebesar Rp180,4 triliun dari target Rp195 triliun pada APBNP 2015,” ujar Direkrut… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 