JAKARTA – Rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai kebijakan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan. Bagi wisatawan asing belum maksimal memberikan manfaat. Sebaliknya, kebijakan bebas visa berpotensi lebih merugikan negara. DPR meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ini. Anggota Komisi I DPR… Read More ›
Day: 16 Februari 2016
Mudahnya Sistem MPN G2
Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) saat ini tengah digencarkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tanggal 10 Februari 2014, pemerintah telah menerbitkan payung hukum pelaksanaan MPN G2 ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor: 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem… Read More ›
Kerugian Negara dari 3.966 IUP Rp 39 Triliun
JAKARTA – Bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 3.966 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dan mineral bermasalah. Izin-izin itu menyalahi aturan sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Jumlah itu, dari hasil penelusuran… Read More ›
Hotel Indonesia Bisa Rugi Rp 1,2 Triliun
JAKARTA – Kerjasama pengembangan lahan milik negara di kawasan Hotel Indonesia disorot. Kabarnya, Kejaksaan Agung tengah menyelidiki kerjasama perusahaan negara PT Indonesia Natour dengan PT Citra Karya Bumi Indah dan PT Grand Indonesia karena diduga merugikan negara Rp 1,2 triliun…. Read More ›
Darmin : Tak Perlu Khawatir Outflow Akibat Revisi DNI
JAKARTA. Hasil revisi daftar negative investasi (DNI) tak hanya akan memberikan efek positif berupa aliran modal, tapi juga berpeluang menimbulkan terjadinya arus modal, tapi juga berpeluang menimbulkan terjadinya arus modal keluar atau capital outflow. Pasalnya, terbukanya investasi asing di berbagai… Read More ›
Peserta Subsidi Bertambah Iuran BPJS Segera Naik
Perpres yang menjadi payung hukum kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah di Kemkumham JAKARTA. Peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan segera merogoh kantong lebih dalam untuk membayar iuran tahun ini. Sebab aturan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu… Read More ›
Jakarta Bebaskan Pajak Bumi Bangunan
Pembebasan PBB ini berlaku bagi rumah tinggal senilai kurang Rp 1 miliar JAKARTA. Saat ekonomi sedang lesu, ada kabar gembira bagi warga Jakarta. Mulai awal tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penikmat fasilitas… Read More ›
Pengembang Ingin Warga Asing Bisa Kredit Properti
JAKARTA. Setelah pemerintah mengizinkan warga negara asing memiliki property di Indonesia seperti apartemen di atas Rp 5 miliar dengan status hak guna pakai 80 tahun, pengembang property nyatanya masih meminta kelonggaran. Yakni menjadikan hak guna pakai bisa menjadi jaminan kredit…. Read More ›
Akhir Februari, Sudah Ada Dirjen Pajak Definitif
JAKARTA. Sejumlah kebijakan penting bakal diambil Direktorat Jenderal Pajak. Tak ayal peran Direktur Jenderal Pajak definitif amat krusial. Saat ini, tanpa banyak yang tahu, pemerintah pun mulai melakukan seleksi terhadap calon Dirjen Pajak secara diam-diam. Kabar yang diterima KONTAN, Dirjen… Read More ›
Industri Tekstil Menilai Insentif Tidak Menarik
JAKARTA. Pemerintah menyusun dua insentif baru untuk industri tekstil agar komitmen investasi tekstil senilai Rp 13,1 triliun sepanjang 2015 terealisasi tahun ini. Dua insentif ini masuk dalam paket ekonomi VII. Pertama, subsidi Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 bagi pekerja… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 