Jakarta, CNN Indonesia — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melakukan perlawanan atas disahkannya Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) oleh DPR pada Selasa (23/2). Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo, menilai iuran Tapera tumpang tindih peruntukkannya dengan… Read More ›
Day: 29 Februari 2016
Dalam 4 Tahun, Kurang Bayar Pajak Rp225,12 Triliun
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sejak 2011 hingga 2015 mencapai Rp225,12 triliun dan ada peningkatan 75,3 persen dari 2014 hingga 2015. “Rinciannya pada 2011 sebesar 32,78 triliun, 2012 sebesar Rp26 triliun, 2013 sebesar Rp44,68 triliun,… Read More ›
BIN Dan Kantor Pajak Jalin Kerja Sama
Kerja sama yang dilakukan Badan Intelijen Negara dengan kantor pajak diharapkan dapat menyukseskan pembayaran pajak dan mencegah terjadinya tunggakan atau penyimpangan. “Kerja sama kedua institusi negara itu perlu didukung dan diharapkan dapat berhasil mencapai target pembayaran pajak dari masyarakat serta… Read More ›
Kemperin Tolak Revisi UU Minerba, Nggak Kompak dengan ESDM
RMOL. Kementerian Perindustrian menolak rencana Kementerian ESDM yang akan merevisi Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Salah satunya, terkait dengan usulan pembukaan keran ekspor mineral mentah. Kebijakan ini dinilai akan mengganggu pasokan bahan baku industri pengolahan tambang (smelter) Dirjen Minerba… Read More ›
Tender Sepi, Industri Penunjang Migas Mati Suri
RMOL. Industri penunjang sektor minyak dan gas bumi (migas) mati suri seiring merosotnya harga minyak dunia. Hal ini disebabkan banyak perusahaan migas yang memangkas modal investasinya. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Migas, Bobby… Read More ›
REDAM KEBOCORAN PAJAK, CARA EFEKTIF LUNASI UTANG LUAR NEGERI
RMOL. Utang luar negeri Indonesia masih dalam batas normal dan belum ada yang dikhawatirkan. Bahkan, utang luar negeri sebagian besar dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur sehingga pertumbuhan ekonomi dipastikan akan tumbuh juga. Menurut pengamat ekonomi Hardi Hermawan, Sabtu (30/1), besar… Read More ›
PENERIMAAN RENDAH, PENEGAK HUKUM PERLU TERAPKAN PERADILAN PAJAK
RMOL. Publik mencatat bahwa penerimaan negara dari pajak pernah mengalami kebocoran sekitar 23 persen akibat mafia, potensi penerimaan pajak seharusnya bisa mencapai lebih dari Rp 1000 triliun per tahun. Karena itu, pemberantasan penyalahgunaan perpajakan harus menjadi prioritas utama yang dilakukan… Read More ›
ANGGOTA BANGGAR: PEMERINTAH LEMAH MENINDAK KEJAHATAN PAJAK KORPORASI
RMOL. Penindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan perpajakan adalah salah satu solusi menggenjot penerimaan pajak daripada negara harus menetapkan kebijakan tax amnesty. Demikian pendapat anggota Badan Anggaran DPR RI, Nizar Zahro, dalam keterangan persnya, Senin (22/2). Menurut dia, persoalan mendasar… Read More ›
UCHOK SKY: HANYA BUANG-BUANG ENERGI MEMBURU PAJAK PRIBADI
RMOL. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dinilai salah dalam menetapkan prioritas dalam menaikkan pajak pendapatan. Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan prioritas yang salah itu adalah mengejar pajak pribadi dari masyarakat, tetapi… Read More ›
Ditjen Pajak Tunggu Jadi Badan Tersendiri pada Tahun 2018
Direktorat Jenderal Pajak harus menunggu lebih lama untuk menjadi Badan Penerimaan Pajak. Sebab, revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) hingga kini belum dibahas. Semula, transformasi ini direncanakan terjadi tahun 2017. Rencana tersebut dibuat dengan asumsi revisi… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 