Human Resource Management General Manager PT ECO Smart Garment Indonesia (PT ESGI) Kabupaten Boyolali, Nurdin Setiawan mengatakan industri garmen adalah pihak yang paling merasakan dampak dari penerapan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dampaknya adalah pelemahan daya saing. “Industri garmen itu tidak… Read More ›
Month: Februari 2016
Genjot Penerimaan Negara, Kursi Panas Dirjen Pajak Mendesak
Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan jabatan pemimpin Direktorat Jenderal Pajak sangat strategis. Salah satunya terlihat dari kinerja perpajakan yang turut menjadi tolok ukur keberhasilan presiden. Oleh karena itu, Prastowo meminta agar Presiden Joko Widodo… Read More ›
Pengusaha Hutan Minta Keringanan Pajak
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan para pelaku industri kehutanan meminta perhatian dari pemerintah ihwal kebijakan fiskal. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia yang hadir dalam rapat terbatas meminta keringanan pajak. Beberapa pajak yang diterapkan di sektor kehutanan, seperti… Read More ›
Penerimaan Pajak Melambat, tapi…
Penerimaan pajak non-migas hingga 5 Februari 2016 mencapai Rp 70,5 triliun. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 73,2 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ia telah mengecek ke Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat… Read More ›
Aturan Pajak Ternak Dibatalkan, Pedagang Sapi Lega
Ketua Asosiasi Pedagang Daging Sapi Segoroyoso (APDSS) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ilham Akhmadi mengatakan pedagang sapi di DIY lega setelah pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267 Tahun 2015 baru-baru ini. “Aturan itu baru sempat berlaku di Jabodetabek… Read More ›
SUDAH SAATNYA MASYARAKAT AKTIF BONGKAR PERILAKU KORUP PETUGAS PAJAK
RMOL. Masyarakat maupun media diimbau untuk aktif menaikkan penerimaan pajak negara. Cara itu diyakini bisa mengejar para oknum pajak yang korup dan sekaligus menghilangkan kebocoran pajak yang terjadi selama ini. “Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak selama ini mengejar masyarakat atau… Read More ›
Perketat Penghindaran Pajak, 31 Negara OECD Teken Kerja Sama
Sekitar 31 negara anggota OECD sepakat membuat peraturan perjanjian perpajakan yang lebih ketat guna menghindari praktek penghindaran pajak yang acap kali dilakukan perusahaan-perusahaan global. Ke-31 negara, termasuk Prancis dan Inggris, sepakat saling bertukar informasi soal aturan perpajakan masing-masing negara. Selama ini,… Read More ›
Kasus Mobile 8, Kejaksaan Periksa MS Hidayat
Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri Perindustrian Muhammad Solaeman Hidayat terkait kasus dugaan korupsi restitusi PT Mobile 8 Telecom, Selasa, 23 Februari 2016. Hidayat diperiksa sebagai saksi lantaran ia menjabat sebagai komisaris Mobile 8 Telecom kala itu. “Kami tanya, perannya dia… Read More ›
Wajib Pajak Potensial Bakal Ditandai dengan Geo Tagging
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang membuat pemetaan wajib pajak potensial menggunakan teknologi geo tagging. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Awan Nurmawan Nuh mengatakan selama ini pihaknya mempunyai data, tapi tak tahu lokasinya. Teknologi ini, kata dia, akan… Read More ›
Terlalu Banyak Pungutan Insentif Dibutuhkan
JAKARTA- Undang-Undang (UU) tetang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang disahkan pekan ini di sidang Paripurna DPR RI, dinilai memberatkan para pelaku usaha dan pekerja. Sebab, selama ini, sudah terlalu banyak pungutan yang dibebankan ke pekerja dan pengusaha, seperti program jaminan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 