Month: Februari 2016

Apindo Tolak UU Tapera

Pengesahan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menuai reaksi beragam. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak keras UU tersebut. Bahkan, Apindo menyebutnya sebagai pemalakan terhadap pengusaha dan pekerja. “Uang itu bisa diambil setelah pensiun. Kalau saya bilang ini… Read More ›

DPR Gantung Nasib RUU Pengampunan Pajak

JAKARTA. Penundaan pembahasan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi benar-benar berdampak negatif pada pembahasan Rancangan UU Pengampunan Pajak atawa Tax Amnesty. Buktinya, kemarin (23/2), rapat paripurna DPR hanya menyebutkan adanya Amanat Presiden (Ampres) terkait UU yang menjadi inisiatif… Read More ›

RUU Tax Amnesty di Ujung Tanduk

JAKARTA – Keinginan pemerintah menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat nasib rancangan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty di ujung tanduk. Sebab sediannya kedua UU tersebut akan dibahas dalam satu paket. Dengan… Read More ›

Newmont Abaikan Teguran Pemerintah

JAKARTA. Upaya pemerintah mendapatkan kepastian investasi pembangunan smelter oleh PT Newmont Nusa Tenggara tak mendapat tanggapan. Setelah sepekan lebih mengirimkan surat teguran kepada manajemen PT Newmont, hingga kini pemerintah belum mendapatkan tanggapan. Hanya pemerintah tak bisa berbuat banyak jika PT… Read More ›

Rame-rame Menolak Iuran Wajib Tapera

Iuran wajib tabungan perumahan tambah beban baru pengusaha & pekerja JAKARTA. Baru sehari disahkan menjadi Undang-Undang (UU), UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) langsung menuai kritik. Kritik keras datang dari para pengusaha dan pekerja yang terkena kewajiban baru untuk membayar iuran… Read More ›

UU Tapera Disahkan, Wajib Tapera Berlaku

JAKARTA. Beban pengusaha semakin bertambah. Selain wajib membayar iuran Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pengusaha kini wajib membayar iuran Tabungan Perubahan Rakyat (Tapera). Kewajiban tersebut tertuang dalam Undang-undang Tabungan Peruamahan Rakyat. Kemarin (23/2), pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan… Read More ›