JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia menanggapi serius dokumen hasil investigasi tentang kejahatan keuangan dunia yang bertajuk “Panama Papers”. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya akan mempelajari informasi itu terlebih dahulu. “Saya belum tahu persis gimana-gimananya, tetapi… Read More ›
Day: 8 April 2016
APBI sebut telah terjadi inkonsistensi penarikan PPN batubara
Merdeka.com – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengkritik ketidakonsistenan pemerintah dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di industri batubara. Inkonsistensi pengenaan PPN terjadi setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No 144 Tahun 2000. Direktur Eksekutif APBI, Supriatna Suhala mengatakan, PP 144 Tahun… Read More ›
Pemerintah pastikan investor smelter dapat pengurangan pajak
Merdeka.com – Pemerintah memastikan hanya akan memberikan pengurangan pajak (tax allowance) terhadap perusahaan yang membangun smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tambang. Adapun tax holiday atau pembebasan pajak dalam waktu tertentu hanya diberikan kepada perusahaan yang menghasilkan produk bernilai… Read More ›
Asosiasi: Regulasi pemerintah jadi biang masalah logistik nasional
Merdeka.com – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai persoalan lamanya waktu tunggu dan bongkar muat atau dwelling time bukan menjadi persoalan utama dalam sektor logistik nasional. Sebab, persoalan utama yang terjadi dalam sektor logistik di Tanah Air adalah regulasi… Read More ›
INSA sebut Paket Kebijakan XI bisa tekan dwelling time jadi 2 hari
Merdeka.com – Indonesia National Shipowners Association (INSA) optimis permasalahan bongkar muat atau dweling time di pelabuhan Indonesia mampu diselesaikan oleh Pemerintah Jokowi-JK. Apalagi, masalah ini sudah dimasukkan pada Paket Kebijakan Jilid XI. Seketaris Jenderal INSA, Budi Halim mengatakan, waktu bongkar… Read More ›
Bos BKPM: Proses ekspor Indonesia 3,5 hari, Vietnam cuma 1 hari
Merdeka.com – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian tengah mendorong peningkatan kinerja logistik tanah air. Sebab, kinerja logistik tanah air masih kalah dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Vietnam. Peningkatan kinerja logistik perlu dilakukan… Read More ›
Percepat waktu tunggu kapal, Bea Cukai percepat proses kepabeanan
Merdeka.com – Pemerintah sedang berusaha memangkas waktu bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time. Selain itu, pemerintah tengah membereskan masalah mahalnya ongkos logistik akibat demmurage time atau waktu tunggu kapal di pelabuhan. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Heru… Read More ›
Pengusaha: Bea Cukai bikin rumit pemeriksaan barang di pelabuhan
Merdeka.com – Indonesia National Shipowners Association (INSA) keluhkan adanya skema proses pemeriksaan barang pada Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selama ini yang jadi permasalahannya adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sekertaris Jenderal INSA Budhi Halim menjelaskan permasalahan yang… Read More ›
Pengusaha: Kenaikan PTKP Jangan Ragu-ragu, Langsung Rp 6 Juta
JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan, direspons positif oleh kalangan pengusaha. Malah, diharapkan batas PTKP dinaikkan lebih tinggi lagi. “Menurut saya,… Read More ›
Kata BKPM soal Yahoo, Google, Twitter dan Facebook tak bayar pajak
Merdeka.com – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut Facebook, Twitter, Google dan Yahoo belum pernah membayar pajak. Mengingat, keempatnya terdaftar sebagai badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis mengatakan keempat perusahaan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 