Merdeka.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji segera mengumumkan hasil kajian pemerintah terkait informasi nama-nama orang Indonesia dalam dokumen Panama Papers. Dokumen Panama Papers mengungkap nama banyak pejabat dan pengusaha dari berbagai negara di dunia yang pernah menyewa jasa Mossack… Read More ›
Day: 8 April 2016
Dorong Tax Amnesty, Menkeu Ingin Tarik Uang WNI di Luar Negeri Rp 11.000 T
Jakarta -Pemerintah terus mendorong agar Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty segera dibahas dan disahkan oleh DPR. RUU ini diharapkan mampu menarik dana warga Indonesia, yang selama ini diparkir di luar negeri. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan uang orang… Read More ›
Begini Pandangan Bos Perusahaan Tambang Batu Bara Soal Tax Amnesty
Jakarta -Rancangan Undang-undang (RUU) tax amnesty atau pengampunan pajak akan dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari pengusaha, salah satunya adalah CEO PT Adaro Energy Tbk, Garibaldi Thohir. Pria yang biasa disapa Boy ini… Read More ›
“Panama Papers” Jadi Alasan DPR Kebut Pembahasan RUU “Tax Amnesty”
JAKARTA, KOMPAS.com – DPR akan mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty, menyusul skandal bocoran “Panama Papers”. Dalam “Panama Papers”, terungkap sejumlah pengusaha hingga penyelenggara negara dunia, termasuk Indonesia, yang menyimpan uangnya di luar negeri. Hal ini diduga… Read More ›
Indonesia Bisa Tiru 3 Negara Ini Agar Tax Amnesty Sukses
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah sebaiknya tidak mengendurkan niatan dalam menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mendukung langkah tersebut bila tidak ingin ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan terhambat. “Penerapan pengampunan pajak, Indonesia bisa melihat India, Afrika… Read More ›
Pengusaha: Kenaikan PTKP Jangan Ragu-ragu, Langsung Rp 6 Juta
Rencana pemerintah untuk menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan, direspons positif oleh kalangan pengusaha. Malah, diharapkan batas PTKP dinaikkan lebih tinggi lagi. “Menurut saya, kenaikan PTKP jangan… Read More ›
APBI sebut telah terjadi inkonsistensi penarikan PPN batubara
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengkritik ketidakonsistenan pemerintah dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di industri batubara. Inkonsistensi pengenaan PPN terjadi setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No 144 Tahun 2000. Direktur Eksekutif APBI, Supriatna Suhala mengatakan, PP 144 Tahun 2000 itu… Read More ›
Pemerintah pastikan investor smelter dapat pengurangan pajak
Pemerintah memastikan hanya akan memberikan pengurangan pajak (tax allowance) terhadap perusahaan yang membangun smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tambang. Adapun tax holiday atau pembebasan pajak dalam waktu tertentu hanya diberikan kepada perusahaan yang menghasilkan produk bernilai tambah. “Smelter… Read More ›
Asosiasi: Regulasi pemerintah jadi biang masalah logistik nasional
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai persoalan lamanya waktu tunggu dan bongkar muat atau dwelling time bukan menjadi persoalan utama dalam sektor logistik nasional. Sebab, persoalan utama yang terjadi dalam sektor logistik di Tanah Air adalah regulasi pemerintah. Sekretaris… Read More ›
INSA sebut Paket Kebijakan XI bisa tekan dwelling time jadi 2 hari
Indonesia National Shipowners Association (INSA) optimis permasalahan bongkar muat atau dweling time di pelabuhan Indonesia mampu diselesaikan oleh Pemerintah Jokowi-JK. Apalagi, masalah ini sudah dimasukkan pada Paket Kebijakan Jilid XI. Seketaris Jenderal INSA, Budi Halim mengatakan, waktu bongkar muat dulunya… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 