Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka dua opsi penerapan tarif uang tebusan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pidana Pajak (Tax Amnesty). Salah satunya adalah mengenakan tarif uang tebusan yang lebih kecil bagi wajib pajak melaporkan sekaligus… Read More ›
Day: 26 April 2016
Pemerintah Dinilai Terlambat Memikirkan soal “Tax Haven” dan “Tax Amnesty”
Munculnya dokumen ‘Panama Papers’ dan ‘Offshore Leaks’ dinilai sebagai momentum bagi Pemerintah untuk segera membenahi regulasi perbankan dan perpajakan dalam konteks globalisasi. Pasalnya, selama ini kebijakan Pemerintah dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan sektor bisnis. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik… Read More ›
NASDEM BANTAH ADA DANA MILIARAN UNTUK MULUSKAN UU PENGAMPUNAN PAJAK
RMOL. Anggota Komisi XI DPR RI, Johny G. Plate, menegaskan pembahasan RUU Pengampunan Pajak semata-mata demi kepentingan negara dan kepentingan ekonomi nasional. “Tidak saja demi kepentingan pemerintah saat ini, tetapi juga untuk pemerintahan selanjutnya,” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)… Read More ›
Delapan Pemda Di Jabar Syaratkan Kepatuhan Pajak Untuk Perizinan
JAKARTA – Delapan pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat II memberlakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk layanan publik tertentu. Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com Jumat (22/4/2016), ketentuan ini mulai diberlakukan setelah Dirjen Pajak Ken… Read More ›
Potensi Pajak dari Tax Amnesty Tidak Sebanding dengan Pajak yang Digelapkan
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan pemerintah sebaiknya tidak terlalu memaksakan diri untuk mengejar penerimaan pajak dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). “Penerimaan yang hanya (diperkirakan) Rp 60 triliun – Rp 80 triliun terlalu… Read More ›
KETUA DPR BERHARAP RUU TAX AMNESTY DIPARIPURNAKAN DI AKHIR MASA SIDANG
RMOL. Alotnya pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di DPR membuat sebagian kalangan berspekulasi bahwa pembahasannya tidak akan rampung pada masa sidang ini. Menanggapi itu, Ketua DPR Ade Komarudin berharap komisi terkait, dalam hal ini Komisi XI dapat merampungkan pembahasaan… Read More ›
OJK Cemaskan Kenaikan NPL dan Inflasi Akibat Dana Repatriasi “Tax Amnesty”
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencemaskan risiko kenaikan inflasi dan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) akibat kegagalan penyaluran dana-dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) ke dalam aset produktif. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menyatakan,… Read More ›
Kasus Pajak Inalum, Pemprov Sumut Harus Ikuti Hukum
JAKARTA-Pemerintah Provinsi Sumatra Utara diharapkan mengikuti proses hukum penagihan pajak PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang ditagih senilai lebih dari Rp500 miliar. Tim Kuasa Hukum Inalum telah resmi mendaftarkan permohonan banding di Pengadilan Pajak. Perusahan pelat merah itu ditagih pajak… Read More ›
“Tax Amnesty” Bisa Jadi Alternatif Pembiayaan Ekonomi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty atau pengampunan pajak. Komisi XI DPR pun melakukan rapat dengar pendapat bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) soal ini. Gubernur BI… Read More ›
PUNGUTAN PPN: Deemed Tax Untuk Seluruh Ritel Dikaji
JAKARTA – Sejalan dengan rencana diwajibkannya penggunaan cash register, otoritas pajak tengah mengkaji penerapan deemed tax pungutan pajak pertambahan nilai untuk ritel dengan tarif final pajak terutang sekitar 2%-5%. Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) mengatakan kajian kebijakan itu sesuai dengan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 