Month: April 2016

Kota-Kota Besar Diperkirakan Setuju Hapus BPHTB

JAKARTA – Pemerintah telah mengurangi tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk sektor properti, di mana perusahaan yang menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif-Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE) akan dikurangi tarif pajaknya dari 5 persen menjadi 0,5 persen. Sementara itu, tarif Bea Perolehan… Read More ›

Penunggak Pajak Rp4,7 Miliar di NTB Dipenjara

MATARAM – Salah seorang penunggak pajak senilai Rp4,7 miliar berinisial RS dari Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, telah mendekam di penjara karena tidak menyelesaikan kewajibannya hingga batas waktu yang ditentukan. “Penyanderaan badan (gijzeling) atas penanggung pajak dengan tunggakan pajak yang… Read More ›

Sosialisasi Soal Pajak di Daerah Masih Minim

GUNUNGSITOLI – Sosialisasi tentang perpajakan dan cara menghitung nominal pajak yang dikenakan kepada para pelaku usaha di Pulau Nias, Sumatera Utara, dinilai sangat minim. Fernis Giawa, Direktur PT Benteng Muda Indonesia, yang memiliki usaha penampungan hasil bumi di Nias, Kamis,… Read More ›

Pungutan Pajak Penerbit Buku Dinilai Memberatkan

YOGYAKARTA – Ikatan Penerbit Indonesia DIY menilai, besaran pajak yang harus dibayarkan penerbit saat menerbitkan buku masih terlalu tinggi sehingga memberatkan. “Di dalam undang-undang, masalah pajak memang sudah diatur. Namun, akan lebih baik ada insentif yang diberikan jika penghapusan pajak… Read More ›

Penerbitan DIRE Bakal Guncang Industri Properti RI

Pemerintah melalui Paket Kebijakan XI telah memutuskan untuk mengurangi Pajak Penghasilan (PPh) final dari 5 persen menjadi 0,5 persen. Hal ini dilakukan agar Kontrak Investasi Kolektif-Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE) semakin kompetitif di Indonesia. Menurut Senior Associate Director Investment Colliers… Read More ›