Day: 5 Agustus 2016

BI Dukung Pemerintah Potong Anggaran

INDOPOS.CO.ID – Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mendukung rencana pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran. Namun, Agus mengingatkan pemotongan itu mesti dilakukan dengan cermat dan tepat agar tak mengganggu pertumbuhan ekonomi. “Di pandangan awal saya, kalau pemerintah melakukan pemotongan anggaran adalah… Read More ›

Revisi Belanja Mesti Cermat

JAKARTA – Keputusan pemerintah memangkas kembali belanja yang sudah disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 harus dilakukan secara cermat agar tidak mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai pemangkasan… Read More ›

APBN-P Dipangkas Rp 133 Triliun

JAKARTA- Melemahnya kondisi ekonomi dan bakal tidak tercapainya target penerimaan pajak memaksa pemerintah memangkas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan sebesar Rp 133 triliun. Target pajak Rp 1.546 triliun yang dipatok tahun ini bakal tidak tercapai dan diperkirakan… Read More ›

PKS: Pemerintah Perlu Evaluasi Program Amnesti Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah dilaksanakan pemerintah dalam rangka memenuhi sejumlah kebutuhan strategis untuk pendanaan dinilai perlu dievaluasi seperti terkait dengan sektor perpajakan dan kondisi perekonomian global. “Terhadap tax amnesty ini, pemerintah harus mengevaluasi,” kata… Read More ›

Amnesti Pajak Disosialisasikan di Daerah

BLORA, suaramerdeka.com – Keseriusan pemerintah untuk merealisasikan program amnesti pajak dibuktikan jajarannya hingga di tingkat daerah. Setelah belum lama diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, program amnesti pajak itupun merambah ke daerah. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak… Read More ›

KPK Tak Bisa Otak-Atik Data Tax Amnesty

BANGKAPOS.COM,BANGKA– Pemerintah Indonesia menjamin seluruh data tax amnesty yang telah dilaporkan masyarakat akan dijamin kerahasiannya dan tidak bisa diotak-atik oleh institusi lainnya dengan alasan apapun. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa mendapatkan data tersebut karena negara telah menjamin kerahasiaannya…. Read More ›