Day: 13 Oktober 2016

Kredit bank asing tumbuh minus

JAKARTA. Seluruh perbankan merasakan sulitnya menyalurkan kredit, tak terkecuali bank asing. Bahkan, beberapa bank asing membukukan pertumbuhan kredit minus, hingga Agustus 2016 lalu. Data yang dirangkum KONTAN memperlihatkan, Hongkong Shanghai Banking Corporation (HSBC) Indonesia termasuk salah satu bank asing yang… Read More ›

Tren Penurunan Ekonomi Belum Usai

Daya beli masih lemah dan aktivitas dunia usaha cenderung melambat JAKARTA. Laju ekonomi Indonesia masih labil dan masih dalam tren melambat. Arah dan pergerakannya cenderung disetir faktor musiman dan tren daya beli, belum ditopang oleh perbaikan fundamental ekonomi yang kuat…. Read More ›

Menteri Sri Mulyani Melobi S&P

Struktur anggaran lebih sehat, rating Indonesia layak masuk investment grade JAKARTA. Pemerintah kembali melobi Standart & Poor’s (S&P) Rating Services untuk menaikkan kredit rating Indonesia ke investment grade. Pendekatan kali ni dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di sela-sela pertemuan… Read More ›

Menkeu: Tax Amnesty Tak Legalkan Kejahatan

Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program amnesti pajak yang diinisiasi pemerintah Indonesia tidak melegalkan dana pencucian uang hasil tindak kejahatan. “Kami menjelaskan bahwa UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) tidak digunakan untuk memfasilitasi uang dari tindak kejahatan. Ini sangat… Read More ›

BNI Jaring Dana Pengampunan Pajak

JAKARTA. Pada periode pertama penerapan program pengampunan pajak (amnesty pajak) yang berakhir akhir September lalu, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) selaku bank persepsi mampu membukukan penerimaan uang tebusan sebesar Rp 7,6 triliun. “Terdapat lebih dari 61.000 transaksi penyetoran,” kata… Read More ›

Batasan Luas Kawasan Industri Akan Dirombak

Pengusaha berharap tidak ada batasan luasan lahan JAKARTA. Pemerintah akan merombak sejumlah aturan yang membatasi perkembangan kawasan industry Tanah Air. Salah satunya terkait pembatasan luas kawasan industry yang saat ini hanya diperbolehkan maksimal 400 hektare (ha) di satu provinsi untuk… Read More ›