Month: November 2016

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 17/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BAGI WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA TERTENTU

By on • ( 0 )

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 17/PJ/2016TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BAGI WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa untuk… Read More ›

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 20/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENGIRIMAN SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

By on • ( 0 )

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 20/PJ/2016TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENGIRIMAN SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A ayat (1) huruf (e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor… Read More ›

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2016 TENTANG PEMBEBASAN 100% (SERATUS PERSEN) ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA JUAL BELI ATAU PEMBERIAN HAK BARU PERTAMA KALI DAN/ATAU PENGENAAN SEBESAR 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PERISTIWA WARIS ATAU HIBAH WASIAT DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SAMPAI DENGAN Rp2.000.000.000,00 (DUA MILIAR RUPIAH)

By on • ( 0 )

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2016 TENTANGPEMBEBASAN 100% (SERATUS PERSEN) ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA JUAL BELI ATAU PEMBERIAN HAK BARU PERTAMA KALI DAN/ATAU PENGENAAN SEBESAR 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN… Read More ›

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

By on • ( 0 )

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ/2016TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK A. Umum Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang… Read More ›

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 18/PJ/2016 TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

By on • ( 0 )

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 18/PJ/2016TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A ayat (1)… Read More ›

Asa Dari Amnesti

By on • ( 0 )

Program amnesti pajak Indonesia diakui menjadi salah satu program pengampunan pajak yang tersukses di dunia. Ini dilihat dari sisi nominal yang berhasil dihimpun. Merujuk data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga 1 November 2016, uang tebusan yang masuk telah mencapai Rp… Read More ›

Omong Kosong Produksi Pangan

By on • ( 0 )

Produksi beras dan jagung memang naik namun tak mencapai target, sementara produksi kedelai meleset jauh di bawah target JAKARTA. Pemerintah masih perlu kerja keras dalam mencapai swasembada pangan. Pasalnya, produksi tiga komoditas tanaman pangan utama, yakni padi, jagung, dan kedelai… Read More ›

Pencairan JHT Akan Balik ke Aturan Lama

By on • ( 0 )

JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengembalikan aturan pencairan dana jaminan hari tua  (JHT) ke aturan lama sepertinya sudah bulat. Lembaga kerjasama (LKS) tripartit nasional yang terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja dan organisasi pengusaha sepakat untuk mengembalikan aturan pencairan dana JHT… Read More ›