Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Melalui aturan ini, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan nasabah. Mulai dari rekening, pasar modal,… Read More ›
Day: 22 Mei 2017
DJP bisa intip rekening, bos OJK yakin investor tak lari dari RI
Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad memastikan investor tidak akan pergi dari Indonesia meski adanya aturan membolehkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakses rekening perbankan. OJK menilai aturan ini sudah menjadi kesepakatan internasional dan investor pasti akan paham…. Read More ›
Punya dana di rekening lebih dari Rp 3,3 M, siap-siap diintip DJP
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan rekening yang bisa diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah yang memiliki dana di atas USD 250.000 atau setara Rp 3,3 miliar (USD 1 = Rp 13.432). Pemerintah akan mulai melakukan pengintipan pada September 2018…. Read More ›
Kepastian Sistem Perpajakan akan Dorong Investasi
Jakarta. Kepastian peraturan yang diterapkan dalam mengelola perpajakan dinilai akan mendorong nilai investasi nasional. Pasalnya, dalam hal ini investor akan memiliki perhitungan yang jelas atas investasi yang hendak diputuskan. Demikian disampaikan oleh pakar perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) David… Read More ›
Cegah data rekening disalahgunakan DJP, ini yang dijanjikan menkeu
Pemerintah memastikan informasi yang akan diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan sangat dirahasiakan. Pengintipan informasi rekening juga dipastikan hanya kepada wajib pajak tertentu yang tengah dicurigai DJP. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan proses pengambilan informasi oleh DJP akan diatur… Read More ›
Tunggu PMK, Ditjen Pajak Masih Belum Bisa Akses Data Nasabah Perbankan
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah diizinkan untuk mengakses data nasabah perbankan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Namun, menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian… Read More ›
Konsistensi Aturan PPh Badan Akan Perbaiki Iklim Investasi Pertambangan
JAKARTA. Kualitas peraturan perundang-undangan sektor pertambangan dinilai perlu segera diperbaiki untuk menjaga iklim investasi sektor pertambangan yang positif. Karakter khas sektor tersebut yang memiliki proses bisnis panjang dan manajemen risiko yang besar membutuhkan kepastian hukum. “Pemerintah perlu memperbaiki konsistensi aturan… Read More ›
Pemerintah berikan insentinf pajak bisnis migas
JAKARTA. Pemerintah akhirnya menyelesaikan draf final revisi Peraturan Pemerintah No.79/2010 tentang tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu. Dalam aturan itu pemerintah menjanjikan sejumlah insentif perpajakan bagi kontraktor migas. Wakil Menteri Energi dan… Read More ›
Ikuti AEoI, UU Perbankan Perlu Direvisi
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Pranowo menuturkan bahwa Perppu No 1 Tahun 2017 yang mengacu kepada Automatic Exchange of Information (AEOI) membutuhkan perubahan dalam UU perbankan. Dia menegaskan lembaga jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, perasuransian,… Read More ›
Rekening di Atas Rp 500 Juta di Bank Otomatis Dilaporkan ke Pajak
BI yakin tidak akan ada perpindahan dana nasabah ke luar negeri yang bakal menekan likuiditas bank. “Kalau ada kami akan hadir dalam bentuk temporary likuidity financing,” kata Agus Martowardojo. Meski Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang akses informasi untuk kepentingan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 