Jakarta (ANTARA News) – Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan aturan yang mewajibkan pelaporan informasi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak karena penelitian mendetail hanya dilakukan kalau ada dugaan awal penghindaran pajak. “Tidak perlu khawatir… Read More ›
Day: 13 Juni 2017
OJK Siap Atur Konglomerasi Perusahaan Keuangan
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan peraturan OJK tentang Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) yang mewajibkan Konglomerasi Keuangan (KK) memiliki perusahaan induk (holding company) dan membuat definisi baru tentang KK. POJK tentang PIKK ini merupakan salah satu implementasi… Read More ›
Perusahaan Konglomerasi Wajib Bentuk Holding Dengan Tenggat 1 Januari 2019
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan masih dalam tahap penyelesaian peraturan terkait dengan penataan struktur konglomerasi keuangan melalui kewajiban pembentukan perusahan induk konglomerasi keuangan atau holding company. Kepala Grup Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aditya Jayaantara… Read More ›
Akumindo Tak Puas Perubahan Batas Saldo
JAKARTA- Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) tak puas atas perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan batas saldo nasabah yang wajib dilaporkan perusahaan jasa keuangan menjadi Rp 1 miliar. Kenaikan batas saldo itu dinilai belum mencerminkan kepastian hukum yang… Read More ›
Turunkan Pungutan OJK
Terpilihnya bos baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan momentum perbaikan kebijakan sektor jasa keuangan, termasuk besarnya pungutan yang membonsai industri di Tanah Air. Pungutan tahunan untuk membiayai OJK ini tidak adil dan bahkan tak masuk akal sehat, karena dihitung berdasarkan… Read More ›
Pecah Saldo Rp 1 Miliar ke Beberapa Rekening Termasuk Pelanggaran
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak kehilangan akal menghadapi modus nasabah yang memecah saldo di rekening bank. Misalnya, nasabah mempunyai rekening dengan saldo Rp 1 miliar. Untuk menghidari pelaporan pajak, nasabah memecah menjadi lima rekening bersaldo… Read More ›
Indef: Akses Informasi Keuangan Perlu Aturan Hukum Jelas
Jakarta, Indonesia kini memasuki era keterbukaan informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan aturan hukum jelas dan membenahi administrasi perpajakan untuk mendukung akses keterbukaan informasi keuangan tersebut. Untuk itu, pemerintah menerbitkan… Read More ›
DPR: Saldo Minimal WNI dan WNA yang Bisa Diintip Pajak kok Beda?
Kementerian Keuangan telah menaikkan batas minimal saldo rekening nasabah lokal yang wajib dilaporkan lembaga keuangan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dari minimal Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Sementara untuk nasabah asing, berdasarkan perjanjian internasional ditentukan minimal saldo sebesar… Read More ›
Waspadai Aksi Pecah Rekening
JAKARTA – Kemungkinan aksi pemecahan rekening membayangi kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengakses data nasabah-nasabah besar, untuk menghindari ketentuan wajib lapor. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin tindakan tersebut masih dapat terpantau. Dia mengatakan, jika satu nasabah memiliki dana… Read More ›
Penaikan PKB/BBNKB Angkutan Umum Barang Tak Untungkan Kereta
JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia menilai penaikan pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada angkutan umum barang tidak akan berpengaruh signifikan terhadap peralihan pengguna kereta barang. Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 