Jakarta: Ekonom Indef Aviliani menekankan, agar pemerintah berhati-hati dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi perbankan. Ketika tidak ada sikap kehati-hatian, maka akan muncul tragedi seperti yang terjadi pada 998. Aviliani menceritakan, seperti yang terjadi pada 1998, bahwa ada 13 bank yang… Read More ›
Day: 13 Juni 2017
Kebijakan Plinplan
PEMERINTAH merevisi batasan saldo rekening minimal yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Tidak konsistennya pemerintah dalam menerapkan aturan, dinilai peneliti INDEF Eko Listiyanto menunjukkan adanya persoalan… Read More ›
Indef: Perubahan Batas Saldo Wajib Lapor Beri Sinyal Buruk
JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan pemerintah atas inkonsistensi poin aturan tentang keterbukaan informasi keuangan untuk perpajakan, bisa memberikan sinyal yang buruk bagi masyarakat. Pekan lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)… Read More ›
Tak Semua Petugas Pajak Bisa Akses Rekening Nasabah
JAKARTA. Reaksi negatif dari masyarakat membuat pemerintah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 terkait poin batasan saldo minimal yang bisa diakses Ditjen Pajak. Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa saldo minimal rekening nasabah yang wajib dilaporkan bank kepada aparat… Read More ›
Pecah Rekening Agar Tak Diintip Ditjen Pajak, Ini Kata Menkeu
Jakarta Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan tetap bisa melacak data keuangan nasabah meskipun ada praktik pemecahan saldo untuk menghindari batas minimum wajib lapor Rp 1 miliar. Itu artinya, berapapun nasabah memecah saldo Rp 1 miliar ke beberapa rekening,… Read More ›
Nasabah Rp1 Miliar Berpotensi Curang, Ditjen Pajak Antisipasi Pemecahan Rekening
JAKARTA, Pemerintah mengantisipasi kemungkinan upaya masyarakat memecah simpanannya di bank ke dalam beberapa rekening dengan saldo di bawah Rp1 miliar guna menghindari kebijakan pelaporan rekening nasabah oleh lembaga keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Kewajiban pelaporan rekening dengan saldo… Read More ›
Tak semua petugas pajak punya akses data keuangan
JAKARTA. Pemerintah tengah menggodok Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur tentang siapa saja pegawai pajak yang dapat melihat seluruh data nasabah dari berbagai lembaga jasa keuangan secara detil. “Tidak semua 39,000 orang petugas Ditjen Pajak bisa membuka data itu. Tidak… Read More ›
Batas Saldo Minimum yang Diintip Ditjen Pajak Diubah, Ini Respons Bos OJK
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk meningkatkan batas minimum nilai saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar. Aturan ini pun didukung penuh oleh Otoritas Jasa… Read More ›
Ditjen Pajak Bisa Intip Data Nasabah, Pengembang Berharap Masyarakat Beralih ke Properti
JAKARTA. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memutuskan untuk meningkatkan batas minimum nilai saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar. Dengan perubahan batasan minimum menjadi Rp1… Read More ›
Data Nasabah Diintip Ditjen Pajak, Pengusaha: Enggak Begitu Efektif
JAKARTA. Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan pembukaan informasi keuangan nasabah secara otomatis untuk kepentingan perpajakan tak akan berjalan efektif. Kebijakan tersebut diaplikasikan pada Automatic Exchange of Information (AEoI) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 