JAKARTA. Pemerintah akan bergerak cepat untuk mendapatkan akses data nasabah lembaga keuangan Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura. Setelah menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) dengan Hong Kong, Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku akan segera menjajaki Perjanjian yang sama dengan Singapura… Read More ›
Day: 22 Juni 2017
Kasus Pajak dan Kemampuan Pengadilan Pajak Tak Sejalan
Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax center David Hamzah mengungkapkan, kepastian hukum di bidang perpajakan belum berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga, memicu peningkatan sengketa pajak. Namun, di sisi lain, kemampuan aparat pengadilan pajak menyelesaikan sengketa tidak signifikan. “Cukup memprihatinkan. Saat… Read More ›
Kanwil DJP Jaksel Gelar Workshop Penyuluhan dan Kehumasan
JAKARTA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan (Kanwil DJP Jaksel) menyelenggarakan Workshop Penyuluhan dan Kehumasan, Jumat (14/6). Bertepat di Gedung A kantor DJP Jakarta, workshop diikuti sebanyak 45 peserta dari tim penyuluh pajak dan kehumasan DJP Jakarta Selatan…. Read More ›
Ditjen Pajak Intip Pasar Modal, Seberapa Siap Investor?
JAKARTA – Pemerintah berencana membuka data nasabah perbankan yang memiliki saldo rekening di atas Rp1 miliar. Hal serupa dapat pula diterapkan untuk pasar modal. Namun, ketika keterbukaan semacam ini diterapkan pada pasar modal, siapkah investor? Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia… Read More ›
NASIONAL / KEBIJAKAN Pemerintah kejar sertifikasi 5 juta lahan
JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata ruang siap mengejar penyelesaian program sertifikasi lahan dalam reforma agraria tahun ini yang ditargetkan sebanyak lima juta bidang tanah. Langkah ini dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengalokasikan anggaran tambahan Rp 1,1 triliun untuk menyelesaikan program… Read More ›
Peluang Keterbukaan Informasi Perpajakan Bagi Bos OCBC NISP
Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Demi Kepentingan Perpajakan pada 8 Mei 2017 lalu. Ini merupakan tanda keseriusan Indonesia untuk memasuki era baru pertukaran informasi keuangan otomatis antar… Read More ›
Aturan Wajib Lapor Pajak Tak Konsisten, Bisa Picu Rush Money
Revisi batas minimum saldo rekening yang dapat diakses Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Rp 200 juta menjadi Rp1 miliar dinilai berpotensi menciptakan penarikan dana secara massal dari perbankan (rush money). Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, potensi rush money tersebut… Read More ›
AKSES INFORMASI KEUANGAN : Komisi XI Dalami Substansi Perppu
JAKARTA — Komisi XI DPR perlu mendalami substansi Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan supaya tak menimbulkan dampak negatif. Kendati DPR hanya memiliki hak untuk menolak atau menyetujui Perppu tersebut, namun kajian perlu dilakukan… Read More ›
Nilai Ekspor Kelapa Terus Menurun
JAKARTA. Nilai ekspor kelapa Indonesia terus menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dimiliki Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), nilai ekspor kelapa pada tahun 2014 sebesar US$1,55 miliar, turun menjadi US$ 1,36 miliar pada 2015. Sedangkan… Read More ›
Sri Mulyani: Negara Sehebat Apapun Tak Bisa Tangani Pengemplang Pajak
Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, adanya komitmen lebih dari 100 negara di dunia yang ingin menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI), karena tidak ada satu negara pun yang bisa menangani praktik penghindaran pajak atau Base Erotion Profit Shifting… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 