JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 ke Komisi XI DPR RI. Dalam RAPBN-P 2017, Kemkeu telah memasukkan potensi pelebaran defisit pembiayaan dari semula dalam APBN 2017 sebesar 2,41% dari produk domestik… Read More ›
Day: 4 Juli 2017
Menakar Potensi Integrasi Pajak dan Zakat
Setelah melewati Ramadan, bukan berarti selesailah pelaksanaan ibadah dan amal kebajikan. Salah satu amalan wajib menurut rukun Islam ketiga tanpa melihat batasan waktu adalah zakat. Perintah zakat disebutkan tegas dalam AL Quran sebanyak 32 kali dan 27 di antaranya bergandengan… Read More ›
Biaya BPHTB dan PPh Lahan Akan Digratiskan
JAKARTA. Pemerintah berjanji akan mempercepat realisasi program sertifikasi lahan yang ditargetkan mencapai sebanyak 5 juta sertifikat pada tahun ini. Agar target itu tercapai, pemerintah akan menyelesaikan sejumlah penghambat, termasuk urusan biaya pengurusan sertifikat. Misalnya beban biaya bea perolehan hak atas… Read More ›
Rangsang Produktivitas, Skema Tunjangan Pegawai Pajak Diubah
JAKARTA. Pemerintah memastikan akan mengubah skema pemberian tunjangan kinerja kepada petugas pajak. Hal itu dilakukan untuk lebih memenuhi azas keadilan sekaligus merangsang produktivitas. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemberian tunjangan kinerja pegawai pajak tidak akan lagi dipukul rata. Selama ini… Read More ›
Kebijakan Tak Sinkron, Daya Beli Dinilai Turun
Jakarta. Para pengusaha membeberkan telah terjadi ketidaksinkronan antara kondisi makro dan mikro Indonesia. Indikator makro yang membaik nyatanya tidak dirasakan para pengusaha ritel hingga momen krusial seperti Lebaran. Mengenai hal tersebut, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih berpendapat daya beli… Read More ›
Relaksasi BPTHB harus ada pengawasan
JAKARTA. Rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengeluarkan aturan relaksasi sejumlah pembiayaan saat proses sertifikasi lahan untuk reforma agraria dinilai mesti dikaji secara mendalam. Sebab pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)… Read More ›
Utang jadi ancaman pemerintah baru di 2019
JAKARTA. Utang luar negeri Indonesia terus bertambah. Hingga jatuh tempo pada 2018- 2019 mendatang, nominalnya diperkirakan mencapai Rp 810 triliun. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi jika dibandingkan beban pokok utang di tahun-tahun sebelumnya. Ekonom Institute for Development of Economics and… Read More ›
Selewengkan Data Nasabah, Sanksi Petugas Pajak Terlalu Lunak
JAKARTA. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Keuangan) dinilai Institute Development of Economic and Finance (Indef) tidak adil dalam menjatuhkan sanksi bagi pihak yang menyelewengkan data nasabah perbankan, yang dilaporkan kepada Ditjen Pajak. Sanksi bagi petugas pajak yang ‘berkhianat’ terkesan… Read More ›
Utang Tembus Rp 3.600 Triliun, Sri Mulyani: Jangan Takut
Utang negara per Mei 2017 tembus Rp 3.672,33 triliun. Meski utang sudah menggunung, pemerintah sering sekali menyampaikan bahwa utang negara masih aman. Rakyat diminta tak khawatir dengan kondisi ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak ingin besarnya utang pemerintah bikin masyarakat… Read More ›
Revisi UU Perpajakan Dinilai Krusial bagi Dunia Usaha
JAKARTA. Ketua Bidang Keuangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Irfan Anwar menjelaskan, nantinya lembaga pajak memiliki otoritas jelas, tegas dan besar karena bertanggungjawab langsung ke Presiden. Hanya saja, di sisi lain, lembaga itu bisa memunculkan lembaga superbod, lalu dia… Read More ›
