Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan saat ini pihaknya telah mempunyai payung hukum untuk mengintip harta Wajib Pajak (WP) peserta pengampunan pajak (TA) sejak diterbitkannya PP Nomor 26 tahun 2017 6 September lalu. Pemeriksaan akan dilakukan kepada WP yang tidak… Read More ›
Day: 23 September 2017
Kakorlantas klaim capai pajak Rp 5 T berkat digitalisasi layanan
Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa membanggakan pencapaian Korlantas berhasil menerima pendapatan pajak hampir mencapai target tahun 2017. Saat ini, telah tercapai angka 85 persen atau dirupiahkan sebesar Rp 5 triliun. “Sampai Agustus telah tercapai 85 persen, kalau dirupiahkan 5 sekian… Read More ›
Polemik aturan pajak baru, berhentinya ijon utang
Kebijakan pemerintah melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 menimbulkan polemik. Pengusaha khawatir, beleid itu hanya akal-akalan pemerintah agar petugas pajak bisa memungut pajak atas harta wajib pajak. Apalagi, PP 36/2017 juga tidak menjelaskan detil penghitungan aset wajib pajak non… Read More ›
Pengusaha Keberatan Harta Dianggap Penghasilan
Aturan yang memberlakukan pajak penghasilan (PPh) terhadap harta yang tidak dilaporkan dalam amnesti pajak membuat kalangan pengusaha keberatan. Beleid dalam PP Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan tersebut dianggap menyalahi… Read More ›
Organda meminta taksi online terkena pajak
Di tengah upaya meningkatkan pemasukan negara, Organisasi Angkutan Darat (Organda) berharap, pemerintah segera memberlakukan pajak atas beroperasinya Taksi online. Sekjen DPP Organda Ateng Aryono mengungkapkan, akibat persaingan dengan Taksi online,sebagianperusahaan Taksi meter kolaps. Walhasil, potensi penerimaan pajak dari kendaraan umum jenis ini menjadi hilang. “Potensi… Read More ›
Masih Terus Dicari Formulasi Pajak Transportasi Daring
Sampai saat ini, masih terus dicari formulasi pajak untuk transportasi dalam jaringan (daring). Catatan mengenai hal ini berasal dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Adalah Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama yang mengatakan hal itu sebagaimana siaran pers yang diterima Kompas.com hari… Read More ›
Daya beli masyarakat tengah lambat, pungutan isi ulang e-money tidak tepat
Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan aturan mengenai pengenaan pungutan isi ulang uang elektronik atau e-money. Bank sentral menetapkan jika mengisi ulang di ATM bank penerbit dikenakan pungutan sebesar Rp 750 per transaksi untuk pengisian di atas Rp 200.000. Sementara, pengisian… Read More ›
Daya Beli Turun, Benarkah Ada Perubahan Perilaku Masyarakat
Belum lama ini, kita dikagetkan dengan rencana PT Matahari Department Store Tbk, yang pada akhir bulan ini akan melakukan penutupan dua gerainya yang berlokasi di Pasaraya Manggarai dan Pasaraya Blok M. Penutupan ini, diakui pihak manajemen, diakibatkan oleh sepinya pengunjung,… Read More ›
Ekonom: Masalah Bea Cukai bukan perizinan, tapi..
Niat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terapkan perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dinilai tak selesaikan masalah kepabeanan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, permasalahan bea cukai sebenarnya bukan terkait perizinan, tetapi masalah otoritas lembaga…. Read More ›
Bea Cukai siapkan perizinan PTSP, Kadin protes
Niatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyiapkan perizinan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) ditentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Anggota Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Rainer Prakuso Tobing mengatakan, permasalahan perizinan tak seharusnya menjadi fokus Bea Cukai saat ini. “Harusnya yang diurus… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 