Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta agar ketentuan pajak e-commerce dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pemerintah sendiri sudah menyerahkan RUU KUP kepada DPR untuk dibahas. Saat ini DPR masih menggodok secara intensif revisi… Read More ›
Day: 6 Oktober 2017
Insentif Khusus Pajak “E-commerce” Perlu Perhitungkan Penerimaan
Perusahaan startup dinilai perlu mendapatkan insentif khusus bila aturan pajak e-commerce benar-benar diberlakukan. Namun Anggota Kondisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai, pemberian insentif khusus kepada startup harus memperhitungkan dampaknya kepada penerimaan negara. “Mengenai tarif bisa pemerintah (berikan insentif) tetapi harus memperhitungkan dampaknya terhadap penerimaan… Read More ›
Menyoal Rencana Pemerintah Kejar Pajak Pelaku E-Commerce
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memastikan penerimaan pajak hingga September 2017 telah mencapai Rp 770,16 triliun atau 60% dari target yang sebesar Rp 1.283,6 triliun. Di sisa waktu tiga bulan ini, Ditjen Pajak menyebutkan akan menyasar… Read More ›
Dirjen Pajak: Aturan Pajak e-Commerce Keluar Pekan Depan
Pemerintah segera mengeluarkan aturan terkait penarikan pajak untuk bisnis jual beli online atau e-commerce. Jika tak ada halangan, aturan tersebut meluncur pekan depan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (KemenkeuKen Dwijugiasteadi di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (5/10/2017). “Iya, Minggu depan,” ujar dia. Dalam aturan… Read More ›
Rencana Pemberian Fasiltas Pajak ke Freeport Jadi Polemik di DPR
Kementerian Keuangan (Kemkeu) diingatkan agar tak mengobral keringanan perpajakan kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebab kementerian itu, yang membawahi Direktorat Jenderal Pajak, bertanggung jawab dalam memenuhi target penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal itu muncul dalam rapat dengar pendapat antara… Read More ›
Misbakhun Ingatkan Sri Mulyani Jangan Asal Beri Keringanan Pajak bagi Freeport
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar tidak mudah memberikan keringanan pajak PT Freeport Indonesia. “Kemenkeu yang membawahi Ditjen Pajak bertanggung jawab memenuhi target penerimaan negara dari sektor perpajakan,” kata Mukhammad Misbakhun di… Read More ›
Sri Mulyani Jangan Obral Pajak Untuk Freeport !
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang membawahi Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab dalam memenuhi target penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun Kemenkeu diingatkan agar tak mengobral keringanan perpajakan kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Peringatakan ini disampaikan anggota Komisi XI DPR M Misbakhun… Read More ›
Sri Mulyani Turunkan Pajak Freeport, Zulhas: Freeport Sudah Terlalu Banyak Ambil Untung
Rencana penurunan pajak untuk PT. Freeport Indonesia (PTFI) dari 35 persen menjadi 25 persen patut disesalkan. Banyak pihak menilai, Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya galak kepada rakyat namun lembek terhadap asing. Dimintai komentar soal kebijakan, Ketua MPR, Zulkifli Hasan enggan… Read More ›
Sri Mulyani: Tidak Ada Pengurangan Tarif Pajak Perusahaan Tambang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang akan mengatur mengenai peralihan kebijakan penerapan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak akan memberikan pengurangan tarif pajak bagi perusahaan pertambangan. “Tidak ada reduction (pengurangan) yang ada… Read More ›
Aturan Pajak E-Commerce Jangan Ambisius
Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap perusahaan berbasis digital (e-commerce), sejatinya harus sesuai prinsip perpajakan, yang jelas bersandar pada asas kepastian (certainty) dan keadilan (equity). Bisnis e-commerce merupakan fenomena baru dan semakin penting dalam dunia bisnis dan perekonomian Indonesia. Maka… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 