Sejumlah kalangan mengingatkan beban pembayaran bunga utang pemerintah semakin menyandera APBN di tengah-tengah melemahnya penerimaan negara, khususnya dari pajak. Oleh karena itu, meskipun rasio utang masih di bawah 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), bagi negara dengan sistem perpajakan… Read More ›
Day: 19 Oktober 2017
Indef: RAPBN 2018 kental kepentingan pemilu 2019
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang tengah dibahas antara pemerintah dengan DPR saat ini dinilai populis dan mengakomodasi kepentingan politik menjelang pemilihan Presiden (Pilres) 2019 mendatang. Siklus politik anggaran (political budget cycle) sangat kentara. Direktur Eksekutif Institute for… Read More ›
Belanja Infrastruktur Jor-joran Dikritisi, Bagaimana dengan Anggaran Lainnya?
Para Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sangat tidak realistis dan terlalu mengakomodir kepentingan politik. Hal tersebut dibuktikan dengan ada beberapa anggaran yang mengalami kenaikan seperti bantuan… Read More ›
Target Pertumbuhan Sangat Ambisius
Target pertumbuhan ekonomi tahun depan dinilai sangat ambisius. Pemerintah diperkirakan kesulitan mencapai target pertumbuhan sebesar 5,4 persen, sesuai asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (RAPBN) 2018. “Target penerimaan dalam RAPBN 2018 sangat ambisius. Kalau melihat strategi arah… Read More ›
Indef: Target Pertumbuhan 5,4% Sulit Dicapai
Lembaga riset independen, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menilai target pertumbuhan 5,4% sesuai asumsi makro RAPBN 2018 sulit untuk dicapai. “Target penerimaan dalam RAPBN 2018 sangat ambisius. Kalau melihat strategi arah kebijakan pajak masih business as usual, maka… Read More ›
DJBC-DJP blokir 739 impor berisiko
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hingga akhir triwulan II-2017 tercatat telah melakukan 739 blokir terhadap impor berisiko tinggi. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyebutkan blokir tersebut merupakan… Read More ›
Orkestra 3 Tahun Proyek Pemerataan
Presiden Jokowi-JK telah menjadi nahkoda ekonomi selama tiga tahun terakhir. Banyak pencapaian yang sepatutnya jadi kebanggaan, mulai dari pembangunan jalan tol, jembatan dan infrastruktur lainnya di seantero penjuru republik. Indonesia bagian timur pun tak ketinggalan bersorak merasakan efek pembangunan yang… Read More ›
Kartu Identitas Pegawai Terintegrasi Pertama di Dunia Diterapkan di Jabar
Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan Republik Indonesia menunjuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan penggunaan Kartu Indentitas Pegawai Terintegrasi. Kartu yang disebut kartu pintar yang bisa mengintegrasikan beberapa fungsi menjadi ATM, NPWP, dan tentunya mempermudah pelayanan bidang perpajakan. Namun kartu tersebut untuk… Read More ›
Bebaskan Nelayan Kecil dari Pajak, Pansus DPRD Siap Bela Nelayan
Panitia Khusus Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) No 1/2014 tentang retribusi izin usaha perikanan mengaku siap memperjuangkan hak-hak nelayan kecil, saat melakukan studi banding ke Kementrian Perikanan dan Kelautan.”Inilah yang akan kita dorong saat studi banding nanti ke Kementrian Perikanan dan… Read More ›
Penerimaan Pajak Migas Pemerintah Bergeser karena Pakai Skema Gross Split
Kementerian Keuangan menegaskan penerimaan negara yang diterima pemerintah melalui aturan perpajakan untuk skema kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) dengan skema gross split tak akan berubah. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan porsi pos penerimaan pemerintah hanya akan mengalami pergeseran. Menurutnya,… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 