Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar tidak mudah memberikan keringanan pajak PT Freeport Indonesia. “Kemenkeu yang membawahi Ditjen Pajak bertanggung jawab memenuhi target penerimaan negara dari sektor perpajakan,” kata Mukhammad Misbakhun di… Read More ›
Month: Oktober 2017
Sri Mulyani Jangan Obral Pajak Untuk Freeport !
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang membawahi Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab dalam memenuhi target penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun Kemenkeu diingatkan agar tak mengobral keringanan perpajakan kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Peringatakan ini disampaikan anggota Komisi XI DPR M Misbakhun… Read More ›
Sri Mulyani Turunkan Pajak Freeport, Zulhas: Freeport Sudah Terlalu Banyak Ambil Untung
Rencana penurunan pajak untuk PT. Freeport Indonesia (PTFI) dari 35 persen menjadi 25 persen patut disesalkan. Banyak pihak menilai, Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya galak kepada rakyat namun lembek terhadap asing. Dimintai komentar soal kebijakan, Ketua MPR, Zulkifli Hasan enggan… Read More ›
Sri Mulyani: Tidak Ada Pengurangan Tarif Pajak Perusahaan Tambang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang akan mengatur mengenai peralihan kebijakan penerapan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak akan memberikan pengurangan tarif pajak bagi perusahaan pertambangan. “Tidak ada reduction (pengurangan) yang ada… Read More ›
Aturan Pajak E-Commerce Jangan Ambisius
Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap perusahaan berbasis digital (e-commerce), sejatinya harus sesuai prinsip perpajakan, yang jelas bersandar pada asas kepastian (certainty) dan keadilan (equity). Bisnis e-commerce merupakan fenomena baru dan semakin penting dalam dunia bisnis dan perekonomian Indonesia. Maka… Read More ›
Soal Pajak e-Commerce, Ini 10 Catatan CITA untuk Pemerintah
Menjelang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pajak e-Commerce, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memberikan 10 poin catatan penting kepada pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo, mengungkapkan 10 poin tersebut mengarah kepada… Read More ›
Benarkah Soal Daya Beli Cuma Isu Politik? Ini Penjelasan Ekonom
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak percaya adanya perlambatan pertumbuhan daya beli masyarakat. Bahkan dirinya curiga bahwa hal itu hanya isu politik saja. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Anton Hermanto Gunawan menjelaskan, daya beli masyarakat diukur dari pendapatan… Read More ›
Penjualan Lesu, Pedagang Tanah Abang Kurangi Pesanan Barang
Pedagang di Pasar Tanah Abang mengurangi permintaan dari pihak supplier atau pemasok. Ini karena stok barang dagangan masih banyak lantaran pembeli sepi. “Sekarang penjualan lagi sepi. Jadi ya ambil barang (dari supllier) juga mulai berkurang,” kata Robby salah satu penjual… Read More ›
Curhat Lesu Pedagang Sweater, Permintaan dari Tanah Abang Turun
Masalah daya beli lesu bukan isapan jempol. Contohnya terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Abdul Wahid, seorang supplier alias pemasok sweater ke Tanah Abang mengeluh sudah setahun terakhir permintaan turun. Padahal biasanya pedagang langganan Abdul di Tanah Abang rutin memesan… Read More ›
Bukan Isu Politik, Pengusaha Sebut Daya Beli Memang Lesu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar pernyataan yang menyebut bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih cukup baik. Bahkan, isu penurunan daya beli disebutnya lebih karena faktor politis menjelang 2019. Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, menjelaskan secara makro… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 