Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan bahwa dalam rangka penyempurnaan dari aplikasi e-faktur versi 2.0, Pengusaha Kena Pajak hanya dihimbau untuk memasukkan NIK atau nomor paspor pembeli yang tidak memiliki NPWP. “Sifatnya bukan wajib. Kami tidak memaksa ini,” kata Direktur Pelayanan dan Penyuluhan… Read More ›
Month: Oktober 2017
Pembetulan SPT bukan untuk peserta amnesti pajak
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap. Sementara bagi wajib pajak yang tidak mengikuti amnesti pajak, PP… Read More ›
Peserta amnesti pajak belum akan diburu DJP
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan wajib pajak yang sudah mengikuti amnesti pajak tak perlu takut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pajak Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan…. Read More ›
OJK minta keringanan pajak, DJP: Bayar saja
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi dilakukan lantaran OJK hanya mengandalkan dana dari iuran lembaga keuangan untuk anggaran operasional. Alhasil, OJK melayangkan surat ke Kementerian Keuangan, untuk memberikan keringanan beban pajak. “Kami akan minta Menkeu meninjau… Read More ›
Pajak jelaskan soal e-faktur yang viral di sosmed
Beberapa waktu lalu, ramai diberitakan aplikasi yang menyediakan e-faktur versi 2.0 yang bisa diunduh masyarakat. Hal ini menjadi viral di sosial media lantaran tidak dikeluarkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Hestu… Read More ›
Penundaan PPh Diusulkan Mengacu pada Masa Eksplorasi
Penundaan pembebanan pajak penghasilan (PPh) diusulkan disesuaikan mengacu dengan masa eksplorasi pada draf Peraturan Pemerintah (PP) tentang pajak gross split. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tunggal mengatakan saat ini masih… Read More ›
Pemerintah-IPA Sejalan soal Deemed Profit di Pajak
Pembahasan aturan Pajak untuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split terus bergulir. Namun, ada kekhawatiran dari kalangan perusahaan migas, adanya peraturan pajak akan memberatkan pelaku usaha hulu migas. Dari dokumen yang beredar di media, Indonesia Petroleum Association (IPA)menyampaikan kekhawatiran pada Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM,… Read More ›
Indonesia Masuk 30 Besar Negara dengan Orang Super Kaya Terbanyak
Sebuah laporan bertajuk Wealth-X Billionaire Census mencatat ada 2.300-an orang triliuner di dunia pada tahun 2016. Sebagian besar orang super kaya tersebut tinggal di AS, China, Jerman, Rusia, dan Inggris. CNBC melaporkan, Wealth-X juga merilis daftar negara-negara yang paling banyak memiliki orang berharta miliaran dollar… Read More ›
Industri Telekomunikasi Dilanda PHK?
Isu pemutusan hubungan kerja ( PHK) massal berhembus kencang di lingkungan penyedia layanantelekomunikasi. Mengutip Kontan, Senin (2/10/2017), PHK terjadi di Indosat dan XL. Salah satu alasannya adalah banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang membanjiri lingkungan pekerjaan di dalamnya. Sekjen Asosiasi Serikat Pekerja… Read More ›
Deemed profit dicoret di revisi aturan gross split
JAKARTA. Pemerintah masih menggodok aturan pajak kontrak bagi hasil gross split. Namun di tengah pembahasan ini, muncul kekhawatiran dari pelaku usaha minyak dan gas (migas) yang nantinya akan memberatkan pelaku usaha di sektor hulu. Dalam dokumen usulan Indonesian Petroleum Association (IPA)… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 