Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 8,9 persen mulai tahun 2018 mendapat reaksi keras dari para pelaku industri tembakau. Kenaikan itu dianggap tidak rasional dan membebani industri rokok dalam negeri. Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo… Read More ›
Month: Oktober 2017
BMAD Langkah Tercepat Atasi Banjir Keramik Impor
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) merupakan langkah paling cepat untuk menghalau banjir keramik impor. Saat ini, porsi keramik impor telah melebihi batas aman, yakni 25% dari total pasar domestik. Keadaan itu membuat industri keramik dalam… Read More ›
Insentif impor tekstil dikhawatirkan rawan bocor
Kemudahan impor tekstil dan produk tekstil yang diberikan pemerintah untuk Industri Kecil Menengah (IKM) produsen, diharapkan mampu meningkatkan daya saing tekstil lokal. Namun, pemerintah masih perlu melakukan evaluasi terhadap insentif itu. Pemberian insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)… Read More ›
Pemerintah beri kemudahan IKM untuk impor tekstil
Pemerintah memberikan insentif untuk pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) yang melakukan kegiatan impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Insentif tersebut diharapkan dapat memudahkan pengusaha kecil yang mengimpor TPT. Pemberian insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang… Read More ›
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kenaikan Tarif Cukai Tembakau
Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 8,9% pada tahun depan mendapat reaksi keras dari para pelaku industri tembakau di Tanah Air. Kenaikan tarif CHT dianggap tidak rasional dan membebani industri rokok. Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia… Read More ›
Pengelolaan Zakat Nasional Perlu Bersinergi
Kesamaan strategi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, secara nasional perlu dibangun agar tercapai pola pengumpulan, serta program pendistribusian dan pendayagunaannya secara lebih optimal. Hal itu akan menjadi bahasan pada Rakornas Baznas 2017 yang akan berlangsung di Jakarta 4-6 Oktober 2017… Read More ›
E-FAKTUR VERSI 2.0: Ini Klarifikasi Ditjen Pajak
Ditjen Pajak mengklarifikasi sehubungan dengan pemberitaan yang viral tentang e-Faktur versi 2.0. Mereka menyatakan informasi yang beredar di masyarakat terkait aplikasi faktur pajak dengan menyebutkan link pajak yang bukan dari situs resmi Ditjen Pajak tidak dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak…. Read More ›
Pemerintah Akan Terbitkan SPN Cash Mismatch
Pemerintah kemungkinan tahun ini akan mulai merilis seri Surat Berharga Negara dengan tenor beragam kurang dari setahun untuk menutupi kebutuhan cash mismatch antara kebutuhan anggaran mendesak dengan ketersedian anggaran pendapatan negara. Loto Srinaita Ginting, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan, mengatakan… Read More ›
DJP Klarifikasi Aplikasi E-Faktur
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan informasi resmi terkait aplikasi e-faktur versi 2.0 hanya dapat diperoleh di laman DJP, www. pajak.go.id. Melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (1/10), DJP menegaskan bahwa mereka tidak mengeluarkan aplikasi faktur pajak… Read More ›
Aplikasi e-Faktur Resmi Cuma Dirilis di Situs Ditjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, informasi resmi terkait aplikasi e-faktur versi 2.0 hanya dapat diperoleh di laman DJP, yakni http://www.pajak.go.id. Artinya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, informasi yang beredar di masyarakat terkait… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 