Kementerian Keuangan tengah memfinalkan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait pembebasan pajak penghasilan (PPh) harta berupa tanah dan bangunan dalam rangka peralihan nama. Aturan yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 118 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang… Read More ›
Day: 21 November 2017
Target Pendapatan Pajak Meningkat Rp 2 Triliun, DKI Akan Naikkan Pajak Parkir hingga Penerangan Jalan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerimaan pajak daerah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2018 meningkat Rp 2 triliun dari kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2018. Target penerimaan pajak dalam RAPBD 2018 sebesar Rp 38,125 triliun. Sementara… Read More ›
Sri Mulyani: Baru 19% Peserta Tax Amnesty Ajukan Permohonan Hak Istimewa
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih sedikit peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang menggunakan hak istimewanya untuk pembebasan pajak penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang telah di deklarasikan. Adapun hak istimewa ini bisa didapatkan menggunakan… Read More ›
Badan Penerimaan Pajak Otonom Mendesak Dibentuk
Anggota komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berpendapat, DPR melihat Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan yang mendesak. Pasalnya, reformasi seharusnya dilakukan bukan hanya sebatas aturan-aturan semata, tapi juga institusinya. Lebih lanjut Ia mengibaratkan apabila instrumen institusi yang diperbaiki, namun… Read More ›
Mercy Bersuara, Merek Lain Bungkam soal PPnBM Hybrid
Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK Nomor 33 /Pmk.010/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/Pmk. 011/2014 tentang Jenis kendaraan yang dikenai PPnBM dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan PPnBM. Intinya, pemerintah memangkas PPnBM mobil berteknologi hybrid dari 75 persen dan… Read More ›
Sri Mulyani: Kalau Ada Aparat Pajak Minta Ijon, Laporkan ke Saya
Menteri Keuangan Sri Mulyani melarang jajaran pajak melakukan praktik ijon atau menarik utang pajak lebih awal guna memenuhi target penerimaan negara. Dia menegaskan pihaknya tidak melakukan strategi ijon pajak. “Saya melarang ijon dilakukan karena itu tidak adil dan merusak basis data perpajakan. Jadi kalau… Read More ›
Perlambatan Bisnis Properti Terus Berlanjut
Perlambatan bisnis properti diprediksi masih terus berlanjut hingga tutup tahun 2017 dan awal 2018. Kendati tingkat penjualan pada beberapa proyek properti tertentu terlihat menggeliat, namun hal itu belum cukup kuat membangkitkan gairah pasar properti. Hal ini terungkap dalam laporan Bank Indonesia (BI)… Read More ›
Misbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesak
Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, reformasi tak cukup hanya di bidang aturan-aturan semata, tapi juga di bidang institusinya. Dia mengibaratkan, perbaikan institusi pajak seperti komputer. Pemerintah… Read More ›
RUU Konsultan Pajak Bisa Jembatani Pembayar Pajak dan Negara
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengaku jika rancangan undang-undang (RUU) Konsultan Pajak sudah masuk RUU Prolegnas Prioritas 2018 urutan ke-38. Tahap berikutnya, RUU ini menunggu presentasi sebagai inisiatif dari DPR dalam pleno di Badan Legislasi. Misbakhun berharap, akan ada panja… Read More ›
Tekan Impor Garam, BPPT Bangun Pabrik di Kupang
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengupayakan pembangunan satu pabrik skala pilot project atau proyek percontohan di lahan dekat PT Garam seluas 318 hektare di Bipolo, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pilot project dengan penerapan teknologi lahan terintegrasi ini mendorong agar Indonesia mampu swasembada… Read More ›