Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi semua syarat yang dibutuhkan untuk ikut dalam program Automatic Exchange of Information (AEoI) tahun 2018 mendatang. Salah satu yang sedang disiapkan adalah jelang penilaian legal juga tentang kerahasiaan dan keamanan data perpajakan. “Memang akan… Read More ›
Day: 26 November 2017
Peserta Keterbukaan Informasi Pajak Internasional Dekati Negara Berpotensi Suaka Pajak
Indonesia dan ratusan negara lain yang berkomitmen dalam program keterbukaan dan pertukaran informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) tengah mendekati sejumlah negara di benua Afrika. Pendekatan dilakukan dalam rangka mengajak negara-negara di sana yang selama ini kerap maupun… Read More ›
Begini Cara Menentukan Nilai Harta untuk Tentukan Pajaknya
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 dapat menjadi panduan wajib pajak (WP) yang hendak melaporkan atau mengungkap hartanya. Dalam aturan itu ditegaskan bahwa wajib pajak yang melaporkan hartanya sebelum ditemukan dan diperiksa oleh petugas pajak tidak akan dikenai sanksi dengan perhitungan cukup… Read More ›
Akomodasi Miliaran Data Wajib Pajak, DJP Ganti Sistem Informasi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada sekitar 10,5 miliar data wajibpajak yang terekam oleh pihaknya. Data itu dipastikan akan bertambah terus, sehingga DJP sedang mengupayakan untuk mengganti sistem informasi yang digunakan sebelumnya dengan teknologi lain yang bisa mengelola miliaran data tersebut…. Read More ›
Wahai Wajib Pajak, Ketahui Aturan Terbaru Ini
Kementerian Keuangan baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK 118/2016 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 soal Pengampunan Pajak. PMK 165/2017 ini resmi berlaku per 17 November 2017 dan sudah… Read More ›
Ditjen Pajak Pastikan Tak Ada Lagi Tempat untuk Sembunyikan Harta
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan secara bertahap menerapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 secara efektif untuk mengakses informasi keuangan semua wajib pajak (WP). Aturan tersebut memungkinkan DJP mengakses semua informasi keuangan untuk mendorong partisipasi WP melaporkan atau mengungkap… Read More ›
Hal-hal Ini Dikaji untuk Dasar Pengenaan Pajak “E-commerce”
Direktur Peraturan Perpajakan I Arif Yanuar menjelaskan pihaknya masih membahas berbagai hal yang nantinya akan ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak kegiatan e-commerce. Dasar pengenaan pajak yang dimaksud seperti platform dari dalam dan luar negeri, beragamnya metode pembayaran, serta hal terkait lainnya. “Selama masuk… Read More ›
Solusi Rizal Ramli Genjot Daya Beli Masyarakat
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengakui saat ini sedang terjadi perlambatan daya beli masyarakat. Pasalnya terbukti banyak toko ritel gulung tikar lantaran ditinggalkan pelanggan. Rizal Ramli menuding ekonomi Neoliberal ala Bank Dunia yang dicerminkan dengan kebjakan super konservatif… Read More ›
Impor Pasok 50% Bahan Baku Petrokimiaartikel
Kebutuhan bahan baku petrokimia di dalam negeri sangat mendesak mengingat lebih dari 50% dari total kebutuhan bahan baku masih dipenuhi oleh impor. Fajar Budiyono, Sekjen Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik Indonesia, menyebutkan untuk kebutuhan Polypropylene yang mencapai 1,6 juta ton… Read More ›
Demi Kebut Infrastruktur, BUMN Pilih Belanja Material Impor
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN belum berjalan optimal lantaran hanya untuk mengerjar target atau yang penting selesai. “Memang BUMN-BUMN kita dikasih penugasan, terutama untuk percepatan infrastruktur banyak yang tidak… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 