Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menaikan lima jenis pajak untuk menggenjot pendapatan daerah di Ibu kota pada tahun depan. Kebijakan ini diambil menyusul adanya kenaikan target penerimaan pajak sebesar Rp 2 triliun dalam Rancangan APBD 2018. Kepala Badan Pajak… Read More ›
Month: November 2017
BPH Migas sudah bukukan PNBP hilir migas Rp 1,05 T
Dalam kurun Januari sampai dengan pertengahan bulan November 2017, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mencatatkan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1,05 triliun, atau sudah melampaui target sebesar 16% dari target PNPB yang… Read More ›
Menakar keekonomian Gross Split
Penurunan investasi di hulu Minyak dan Gas (Migas) menjadi salah satu faktor yang mendorong bagi Pemerintah untuk mengganti contract regime dari skema Production Sharing Contract (PSC) menjadi skema Gross Split Contract GSC). Pemberlakukan skema Gross Split terhitung sejak 29 Agustus… Read More ›
Jangan paksa KKKS gunakan skema gross split
Pemerintah kembali memundurkan batas waktu lelang wilayah kerja (WK) migas tahun ini. Jika batas waktu akses dokumen lelang hanya sampai 20 November 2017 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk memperpanjangnya sampai 23 Desember 2017. Sementara batas… Read More ›
ESDM: Gross split bisa perbaiki investasi migas
Pemerintah tetap yakin skema kontrak bagi hasil gross split tetap bisa memperbaiki iklim investasi migas. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di hadapan para Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAFMI) menegaskan gross split diyakini… Read More ›
Begini Perkembangan PP Pajak Gross Split
Lelang 15 blok migas diperpanjang hingga 31 Desember 2017. Diperpanjangnya pelelangan 15 blok migas tersebut disebabkan karena belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perpajakan Gross Split. Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengungkapkan, RPP perpajakan gross split juga sudah diupayakan… Read More ›
Saat Airbnb mulai mengusik industri perhotelan
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, mengkritik keras perusahaan-perusahaan online travel agent (OTA) asing yang tak tunduk terhadap aturan. Terutama, soal pajak. Menurutnya, pembahasan mengenai kewajiban ini, seringkali OTA asing menghindar alias sulit diajak bicara. “Pelaku… Read More ›
Pengusaha Hotel Merasa Terancam, Minta Airbnb Dibekukan
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukmandani meminta pemerintah membekukan bisnis penyewaan kamar nonhotel berbasis aplikasi seperti Airbnb. Dia menyatakan praktik bisnis seperti ini turut mengancam industri hotel di Indonesia. “Itu menggerus okupansi hotel,” kata dia di Jakarta… Read More ›
Airbnb Ditolak Pengusaha Hotel, BKPM: Harus Bersiasat Dong
Pengusaha hotel meminta pemerintah membekukan layanan Airbnb karena dinilai merugikan mereka. Menanggapi hal itu, Direktur Pemberdayaan Usaha Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM) Pratito Soeharyo menyatakan sulit menahan gempuran startup asing yang masuk ke Indonesia. Dia meminta agar pengusaha hotel berinovasi agar… Read More ›
Soal Blokir Airbnb, Ini Penjelasan PHRI
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan pihaknya belum menyampaikan pernyataan resmi tentang usulan pemblokiran situs Airbnb kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. “Mungkin temen-temen anggota PHRI secara enggak langsung yang mengadu ke Kemenkominfo. Tapi kalau secara resmi… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 