Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengatur regulasi bisnis online (e-commerce) yang berkaitan dengan bisnis akomodasi. Sebab, kosongnya regulasi seiring berkembangnya bisnis e-commerce akomodasi akan membuat adanya ketidaksetaraan atau level of playing field yang sama dengan pebisnis akomodasi konvensional. Ketua Umum Apindo… Read More ›
Month: November 2017
10,5 miliar data terekam di Ditjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada sekitar 10,5 miliar data Wajib Pajak yang yang dikelola Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sejak tahun 2004. Direktur Peraturan Perpajakan II Yunirwansyah mengatakan, data itu dipastikan akan bertambah terus. Oleh karena… Read More ›
Bisnis Airbnb berdampak pada hotel segmen bawah
Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengimbau agar pemerintah segera membuat aturan bagi Airbnb, bisnis penginapan dengan metode sharing economy atau aktivitas ekonomi yang di dalamnya terdakat transaksi online. Hariyadi B. Sukamdani, Ketua PHRI menilai konsep Airbnb yang ada di Indonesia sangat… Read More ›
Apindo Minta Airbnb Dipajaki
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah mengatur mekanisme perpajakan untuk penyedia jasa akomodasi daring Airbnb. Hal itu, menurutnya guna menciptakan kesetaraan dalam persaingan usaha. “Kebanyakan itu kan properti milik pribadi dan mereka seharusnya kena pajak pribadi. Sementara, hotel… Read More ›
Apindo: Model Bisnis “Sharing Economy” Airbnb Beda dengan Ojek Online
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, jika pemerintah tidak mengatur model sharing economy di bidang akomodasi seperti situsAirbnb (Airbed and Breakfast), yang paling diuntungkan adalah kelas menengah ke atas. Situs Airbnb memungkinkan konsumen untuk menyewa kamar, ruangan, hingga rumah seseorang… Read More ›
Ekonomi Digital Berpotensi Munculkan Persaingan Tidak Sehat?
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan ketidakjelasan upaya pemerintah dalam mengarahkan perkembangan ekonomi digital berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat (unfair competition). Hariyadi mencontohkan kompetisi yang tidak adil tersebut terjadi antara pelaku usaha konvensional dan perusahaan rintisan (start-up company) berbasis… Read More ›
Ditjen Pajak siapkan regulasi pajak Airbnb
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengatur regulasi bisnis online (e-commerce) yang berkaitan dengan bisnis akomodasi. Sebab, kosongnya regulasi seiring berkembangnya bisnis e-commerce akomodasi akan membuat adanya ketidaksetaraan atau level of playing field yang sama dengan pebisnis akomodasi konvensional. Ketua Umum Apindo… Read More ›
Siap-siap, pemerintah segera pungut pajak bisnis online
Pemerintah Jokowi-JK tengah gencar menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Bahkan, pelaku bisnis online-pun saat ini sedang bersiap dikejar oleh peraturan pajak e-commerce. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, pihaknya tengah dalam tahap akhir pembahasan pajak e-commerce. “Perpajakan e-commerce yang kita… Read More ›
Kata Ditjen Pajak soal Tax Refund Guna Cegah Pajak Ganda
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjelaskan perihal ketentuan soal pajak belanja barang di luar negeri, tapi dikenakan pajak dalam negeri atau tax refund. Kebijakan ini, merupakan bagian dari Automatic Exchange of Information (AEoI) yang dimaksudkan agar pembayaran pajak ganda tak terjadi. Direktur Penyuluhan,… Read More ›
Tax Refund Cegah Pungutan Pajak Ganda
Kebijakan sistem pengembalian pajak (tax refund) bertujuan untuk mencegah pungutan pajak ganda antarnegara. Terutama bagi masyarakat yang berbelanja di luar negeri. “Intinya memang (tax refund) bisa mencegah pajak double. Misalnya bener enggak sih orang ini sudah laporin pajak,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 