Penetapan Rancangan APBD DKI (RAPBD) 2018 sebesar Rp 77,1 trilliun, berpotensi membebankan pajak. Sejumlah jenis pajak dan retribusi di Jakarta mesti naik akibat angka fantastis tersebut. Nilai Rp 77,1 trilliun itu naik sekitar Rp 3 triliun dari usulan eksekutif, sesuai… Read More ›
Month: November 2017
Kemenkeu segera sesuaikan aturan terkait SKB PPh
Kementerian Keuangan akan menyesuaikan peraturan mengenai penggunaan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan untuk pemanfaatan fasilitas pembebasan pengenaan PPh pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang belum dibaliknamakan. “Tujuannya untuk memudahkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak peserta… Read More ›
Sulit Urus Balik Nama Harta, Kini WP Bisa Pakai Surat Tax Amnesty
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati langsung merespons keluhan Wajib Pajak (WP) peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mengeluhkan sulitnya memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Demi mempermudah hal tersebut, kini WP… Read More ›
Sri Mulyani Revisi Aturan, Peserta Tax Amnesty Jadi Lebih Mudah Dapatkan ‘Hak Istimewa’
Sejumlah peserta pengampunan pajak (tax amnesty) mengeluhkan sulitnya memperoleh surat keterangan bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) dari kantor pelayanan pajak (KPP). Surat tersebut merupakan jaminan bagi wajib pajak yang telah mengikuti TA untuk bebas PPh saat membalik nama atas barang… Read More ›
Sri Mulyani Tolak Permohonan Bebas Pajak Balik Nama 5.500 WP
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah menolak sekitar 5.500 WP yang mengajukan permohonan SKB PPh tersebut. Jumlah tersebut mencapai sekitar 19 persen dari total permohonan yang diterima pemerintah sebanyak 29 ribu WP hingga 14 November. SKB PPh merupakan surat yang… Read More ›
Sri Mulyani Tolak 5.800 Pemohon Bebas PPh Balik Nama Harta
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengakui ada penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Wajib Pajak (WP) atau peserta program pengampunan pajak (tax amnesty). Jumlahnya mencapai 5.800 WP dari total 29 ribu WP yang sudah mengajukan… Read More ›
SKK Migas Tanggapi Temuan BPK
Berdasarkan pembahasan tersebut, SKK Migas dan Kontraktor KKS menyampaikan bukti-bukti tindak lanjut yang berkaitan dengan rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap keseluruhan nilai hasil pemeriksaan sebesar US$ 1,17 miliar. “Laporan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut menjadi sumber informasi penting bagi… Read More ›
Didenda Rp 9,92 M, ini langkah PGN selanjutnya
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) masih mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun demikian, perusahaan dengan kode saham PGAS itu keberatan dengan pertimbangan majelis komisi KPPU. Kuasa hukum PGN M. Yahdi Salampessy dari… Read More ›
PGAS Terbukti Melakukan Monopoli Gas Di Sumut
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) melanggar Pasal 17 Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat terkait dengan distribusi gas industri di Sumatra Utara. Pembacaan putusan perkara dengan No. 09/KPPU-L/2016 ini… Read More ›
Ini Pertimbangan KPPU Putus PGN Lakukan Monopoli
Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan analisis dan penilaian terkait dengan pasar besangkutan dalam memutus perkara dugaan monopoli dalam penentuan harga gas industri di area Medan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Terkait dengan pasar bersangkutan yang tertuang dalam Pasal… Read More ›