Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menolak rencana Kementerian Perdagangan RI yang akan mengimpor beras premium 500.000 ton dalam waktu dekat. Karena dikhawatirkan harga gabah petani akan menurun. Selain itu, diduga ada kepentingan politik dalam impor beras tersebut. Penolakan… Read More ›
Day: 18 Januari 2018
Komite II DPD RI: Stok Beras Aman Sehingga Tidak Perlu Impor
Beras adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Dan ketika harganya naik, banyak orang yang limbung, mulai dari rakyat kecil hingga istana. Pemerintah pun, seperti sebelum-sebelumnya, memilih jalan pintas ketika menghadapi masalah beras, yaitu impor. Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan pada Kamis, 11… Read More ›
Bulog Siapkan Kas Rp 9,8 Triliun untuk Impor Beras
Perum Bulog akan segera mendatangkan beras impor yang diperkirakan akan tiba di Indonesia pada awal Februari mendatang. Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, untuk membeli beras tersebut, Bulog akan menggunakan kas internal perusahaan yang saat ini ada Rp 9,8… Read More ›
Perkuat cadangan stok, impor beras 500.000 ton tak langsung disalurkan ke pasar
Pemerintah telah memutuskan untuk menugaskan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan impor beras umum dan premium sekitar 500.000 ton pada Februari 2018. Rencana impor beras ini pun akhirnya menuai berbagai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak meminta pemerintah tidak… Read More ›
Bea Cukai Nanga Badau Tertibkan Kartu Identitas Lintas Batas
Mengawali tahun 2018, Bea Cukai Nanga Badau memberlakukan program penertiban Kartu Identitas Lintas Batas (KILB). Program ini merupakan penjabaran dari Nawa Cita Presiden Jokowi yang keenam yaitu membangun Indonesia dari perbatasan. KILB adalah kartu yang dikeluarkan oleh kantor pabean yang… Read More ›
DKI Jakarta luncurkan sistem Jakarta Satu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini meluncurkan sistem pemantauan terintegrasi Jakarta Satu, yang memadukan semua data di pemerintah provinsi. “Program ini akan mengintegrasikan semua data yang ada di jajaran Pemprov DKI. Jakarta Satu maksudnya adalah Satu Peta, Satu Data dan… Read More ›
Anies Baswedan Integrasikan Data Lewat Program Jakarta Satu
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan soft launching program Jakarta Satu. Program tersebut adalah sistem pemantauan data terintegrasi di seluruh satuan kerja Pemprov DKI. “Hari ini kami memulai sebuah langkah baru, yaitu pengintegrasian kegiatan di Pemprov DKI lewat Jakarta Satu,” kata Anies… Read More ›
‘Jakarta Satu’, Terobosan Pertama KPK DKI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program ‘Jakarta Satu’. Program yang digawangi Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta pimpinan Bambang Widjojanto ini akan mengintegrasikan semua data dengan jargon satu peta, satu data dan satu kebijakan. Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan, dengan… Read More ›
Ini Program Cegah Korupsi dari Pemprov DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program Jakarta Satu (Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan). Itu adalah sebuah sistem pemantauan terintegrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, program itu merupakan merupakan sistem monitoring terintegrasi yang dibangun… Read More ›
Aturan pajak penangkal transfer pricing akan berdampak jangka panjang
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016. Aturan ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing. Aturan turunan itu adalah… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 