Pemerintah akan menerbitkan kebijakan tata niaga guna mempercepat kegiatan ekspor-impor. Salah satu isinya adalah menggeser kegiatan pengawasan barang yang masuk ke Indonesia dari sebelumnya di wilayah kepabeanan (border) ke luar wilayah kepabeanan (postborder). Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Fadjar… Read More ›
Month: Januari 2018
Pemerintah Permudah Impor Barang Tertentu Mulai Februari 2018
Pemerintah berencana mengurangi komoditas impor yang masuk kategori larangan terbatas (lartas) mulai 1 Februari 2018. Kebijakan ini dinilai bisa menyederhanakan tata niaga di bidang impor. Direktur Teknis Kepabeanan dan Cukai, Fajar Doni, mengatakan pengurangan lartas dilakukan dengan menggeser pengawasan sejumlah barang impor… Read More ›
Pabrikan Makanan & Minuman Sambut Baik Impor Garam Industri
Keputusan pemerintah untuk membuka keran impor garam industri mendapat respons positif dari pelaku usaha makanan dan minuman di Tanah Air. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mengatakan langkah pemerintah tersebut dinilainya sebagai tindakan yang… Read More ›
Industri makanan dan minuman ajukan impor garam 535.000 ton
Tahun 2018 ini, industri makanan dan minuman di Indonesia mengajukan impor garam sebanyak 535.000 ton. Namun, yang disetujui pemerintah hanya 460.000 ton. “Tahun 2018 kami mengajukan permintaan impor 535.000 ton untuk Mamin (Makan dan Minuman) saja dan disetujui 460.000 ton. Karena… Read More ›
Tata Niaga Impor, Skema Post Border Dinilai Tak Optimal Tanpa Simplifikasi Perizinan
Tanpa simplifikasi/penyederhanaan perizinan, implementasi penyederhanaan larangan pembatasan (lartas) melalui skema post border berpotensi tumpang tindih. Simplifikasi diperlukan, karena dalam suatu barang rata-rata bisa diatur oleh dua atau tiga perizinan dari kementerian atau lembaga yang berbeda. Skema post border merupakan sebuah… Read More ›
Awal Februari, kebijakan pengurangan impor larangan terbatas diberlakukan
Dalam rangka memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) pemerintah melakukan penggeseran pengawasan larangan dan pembatasan (lartas) impor dari border ke post border. Artinya, pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean. Direktur Teknis dan Kepabeanan Kementerian… Read More ›
Perbaiki Tata Kelola Impor, Bea Cukai Potong HS Code
Pemerintah melakukan upaya menyelesaikan permasalahan tata kelola impor. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan proses masuknya produk impor, terutama impor produk berorentasi ekspor. “Mengurangi larangan terbatas dengan melakukan pergeseran dari border ke pos border. Dari 48,3 persen ini,… Read More ›
Ratusan Senjata Airsoft Gun Selundupan Disita Petugas Bea Cukai Bandara Soetta
Jajaran Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang berhasil menggagalkan kasuspenyelundupan senjata airsoft gun pada Senin (29/1/2018). Pelaku berinisial E pun turut diamankan dalam kasus ini. Pasalnya, penumpang pesawat Malaysia Airlines MH-711 itu kedapatan membawa puluhan senjata replika di Terminal 2D Bandara Soetta. Hal… Read More ›
109 Bagian Unit Airsoft Gun Ilegal Disita Bea Cukai Soekarno-Hatta
Seorang warga berinisial E ditahan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta setelah kedapatan membawa 109 unit bagian airsoft gun tanpa izin dan dokumen lengkap. Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Erwin Situmorang mengatakan, pengungkapan adanya airsoft gun tanpa izin dan dokumen itu pada Sabtu (27/1/2018)… Read More ›
Industri Minta Pembahasan Cukai Plastik tak Dilanjutkan
Gabungan pengusaha makanan dan minuman seluruh Indonesia (Gapmmi) meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan mengenai penerapan cukai plastik di tahun 2018. Ketua Umum Gappmi Adhi S Lukman mengatakan, penerapan cukai pada produk plastik sudah pasti akan berdampak negatif pada industri…. Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 