Berita mengenai penetapan Peraturan Ditjen Pajak mengenai transparansi data serta implementasi Peraturan Menteri Keuangan tentang peredaran bruto menjadi sorotan media massa hari ini, Senin (5/3/2018). Berikut ringkasan topik utama di sejumlah media nasional hari ini: WP Gaduh, Pajak Berkukuh. Kendati berpotensi… Read More ›
Day: 5 Maret 2018
Bea Masuk dan Pajak Jadi Kendala Penerapan Green Freight di Indonesia
Implementasi green freight di Indonesia dinilai belum efektif, bahkan masih sedikit perusahaan transportasi barang yang sudah menerapkannya. Sebagian pelaku masih menganggap penerapan green freight sebagai sesuatu yang mahal karena biaya investasi yang tinggi, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip bisnis yang… Read More ›
Soal Pelaporan Rekening Warisan yang Belum Terbagi, Ini Penjelasan Ditjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan soal pelaporan warisan yang belum dibagi berupa rekening keuangan. Hal ini menyusul pemberitaan di sejumlah media. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, sesuai Undang-undang (UU) Nomor… Read More ›
Dewan Minta Maksimalkan Pendataan Pajak Restoran di Mall
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar, menyesalkan hingga kini belum ada data konkret pajak restoran di mall terdata secara keseluruhan. Dewan juga mengimbau masyarakat tidak menggunakan restoran yang tidak menerapkan pajak 10 persen. Ketua Komisi B DPRD Makassar, HM… Read More ›
Cara Kantor Pajak Wujudkan Bebas Korupsi
Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan 1 melakukan Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini juga sekaligus melaksanakan… Read More ›
Pengamat : Cara lain hitung peredaran bruto perlu dikawal
Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru tentang cara lain menghitung omzet lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. PMK ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak (WP) orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP… Read More ›
DJP Berwenang Hitung Omzet untuk Menguji Laporan Penghasilan Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini dapat menghitung sendiri peredaran bruto atau omzet dari penghasilan wajib pajak (WP) Badan dan Orang Pribadi. Kewenangan itu didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto yang… Read More ›
Sudah Mati pun Dipajaki?
Kebijakan ini justru menciptakan keadilan. Yang tidak pernah terjamah dan tak membayar pajak, besar kemungkinan terendus persembunyiannya. Dunia perpajakan dipenuhi gonjang-ganjing, kadang juga pergunjingan. Kita lalu terguncang. Baru-baru ini santer terdengar kontroversi memajaki orang yang sudah meninggal. Pangkalnya adalah Peraturan Menteri… Read More ›
Siapa yang Jadi Sasaran Penghitungan Omzet oleh DJP?
Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) dapat menghitung omzet wajib pajak (WP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018. Pihak yang bisa dihitung omzetnya adalah WP Orang Pribadi dan WP Badan. “Menurut Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha… Read More ›
Klarifikasi Ditjen Pajak Tentang Pelaporan Rekenng Yang Termasuk Warisan Yang Belum Terbagi
Melalui siaran pers (Jumat, 2/3) Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengklarifikasi masalah pelaporan warisan yang belum dibagi berupa rekening keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Aksses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, lembaga keuangan (LK) wajib melaporkan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 