Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu, menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja secara keseluruhan didominasi terkait dengan masalah perizinan. Dengan disahkannya UU ini, pemerintah telah memangkas seluruh perizinan yang menghambat pembangunan usaha. “Nah itu sebenernya yang… Read More ›
Month: Oktober 2020
Shortfall! Wamen Sebut Setoran Pajak Rp 500 T Tak Terkumpul
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menghadiri acara Indonesia Knowledge Forum (IKF) IX 2020 yang mengangkat tema Business Revamp: Overcoming Uncertainty through Knowledge yang berlangsung secara virtual, Selasa (6/9/2020). Dalam acara itu, Suahasil mengungkapkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian hingga Anggaran Pendapatan… Read More ›
Wah, UU Cipta Kerja Sunat Sanksi Administrasi Pidana Pajak
Pemerintah mempertahankan asas ultimum remedium dalam proses penyidikan tindak pidana pajak melaui Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker. Meski demikian, sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak (WP) tak sebesar pengaturan dalam UU KUP yang mencapai 4 kali jumlah… Read More ›
Biaya Logistik di Indonesia Mencapai 23,5 Persen dari PDB, Ini Strategi Bea Cukai
Bea Cukai terus mendorong penataan ekosistem logistik nasional untuk peningkatan efisiensi aktivitas perekonomian. Data Ditjen Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa biaya logistik mencapai 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) lebih tinggi dari negara di kawasan ASEAN… Read More ›
Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja
RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disahkan sebagai UU Cipta Kerja dalam rapat Paripurna pada Senin (5/10/2020). RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai RUU Prioritas Tahun 2020. Pengesahan UU Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai… Read More ›
UU Cipta Kerja Hilangkan 5 Pasal Soal Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan
DPR telah mengesahkan Undang-undang atau UU Cipta Kerja lewat rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020. Aturan omnibus law ini menghapus banyak pasal dalam undang-undang. Seperti UU Ketenagakerjaan dan UU Penataan ruang. Khusus Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,… Read More ›
Catat! Jika Kena PHK Dalam Situasi Ini, Pesangon Tetap Dapat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta kerja (Ciptaker) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan RUU ini menjadi UU memang sempat mendapatkan penolakan dari para buruh karena dianggap tidak memihak. Terutama mengenai poin… Read More ›
Inilah perbandingan pesangon di Omnibus Law Cipta Kerja dengan UU 13/2003
Sidang Paripurna DPR Senin (5/10/2020) resmi mengesahkan omnibus law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Di media sosial, banyak beredar informasi Omnibus law Cipta Kerja merugikan buruh / pekerja karena uang pesangon dihapuskan. Benarkah demikian? Omnibus law Cipta Kerja disahkan DPR… Read More ›
Bunyi Lengkap Pasal tentang Pesangon PHK dalam UU Cipta Kerja
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang atau UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020. Undang-undang sapu jagad ini mengatur pelbagai hal yang terangkum dalam 186 pasal 15 bab. Salah satunya mengenai hak pesangon bagi pekerja yang terdampak pemutusan… Read More ›
BPKH Bebas Bayar Pajak Penghasilan dalam Omnibus Law Ciptaker
Omnibus law Cipta Kerja membebaskan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), lembaga sosial, dan lembaga keagamaan dari kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Ilustrasi. (Saudi Media Ministry via AP). Jakarta, CNN Indonesia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah membebaskan Badan Pengelola… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 