Bea Cukai Entikong di Kalimantan Barat mengharapkan pemerintah pusat segera merealisasikan skema impor di PLBN Entikong, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. “Kami harapkan pemerintah pusat bisa segera merealisasikan skema impor melalui PLBN Entikong mengingat semakin… Read More ›
Berita Ekonomi
ICW: Ada Indikasi Negara Rugi Rp 133 T dari Ekspor Batu Bara
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara akibat produksi dan ekspor batu bara dalam kurun waktu 2006-2016. Hal ini akibat kegiatan produksi dan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus… Read More ›
ICW: Kerugian Negara dari Sektor Batubara Capai Rp133,6 Triliun
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara selama 2006-2016 mencapai Rp133,6 triliun. Peneliti ICW Firdaus Ilyas mengatakan kajian ICW terhadap sektor batubara menemukan, selama periode tersebut ditemukan indikasi unreporting transaction sektor batubara (ekspor) sebesar Rp365,3 triliun…. Read More ›
Puluhan Ribu Peraturan Menteri Picu Obesitas Regulasi
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal A Mochtar berpendapat masalah pengaturan atau regulasi di Indonesia terletak pada jumlah peraturan menteri yang dibuat dan diberlakukan. Istilah yang dicoba dipopulerkan tentang kenyataan kebanyakan regulasi ini adalah “obesitas regulasi”. “Peraturan… Read More ›
ICW: Pemerintah Harus Tutup Celah-celah Kerugian Negara
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah membenahi celah-celah yang bisa menyebabkan kerugian negara. Peneliti ICW Firdaus Ilyas nengatakan, saat ini pemerintah menghadapi fenomena sebuah kejahatan yang daling terkait antara korupsi pengelolaan SDA hingga pengemplangan pajak. Terungkapnya Panama Papers, skandal transfer… Read More ›
Aktuaria: Asosiasi Ajukan Kelonggaran 3 Tahun
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia telah mengajukan permohonan kelonggaran tenggat pemenuhan kewajiban kepemilikan tenaga ahli aktuaria selama tiga tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan lantaran suplainya dinilai masih terbatas. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan… Read More ›
Bea Cukai-BKF Ukur Dampak Ekonomi Kawasan Berikat & KITE
Guna meningkatkan pemanfaatan kemudahan kepabeanan dari Bea Cukai, dilakukan pengukuran dampak ekonomi atas fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang telah diberikan. Peran Bea Cukai dalam mendukung pertumbuhan industri dalam negeri ditunjukkan secara nyata dengan memberikan kemudahan berupa fasilitas kepabeanan kepada para… Read More ›
Kerek Daya Beli, Pelonggaran Fiskal Masih Dipelajari
Pemerintah akan mempelajari setiap usulan terkait upaya untuk mengerek daya beli masyarakat. Salah satu usulannya yakni melonggarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan khusus PPN pemerintah akan melalukan pengkajian termasuk mencocokkan dari aspek regulasinya. “Kalau usulan… Read More ›
Ada 62.000 Aturan, Indonesia Dianggap “Obesitas Regulasi”
Saat ini, setidaknya ada 62.000 aturan di Indonesia. Alhasil, Indonesia dianggap mengalami “obesitas regulasi”. Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan, dampak dari berlebihnya regulasi itu adalah terhambatnya percepataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. “Birokrasi… Read More ›
Ini Strategi Pemerintah Pusat Pangkas “Obesitas” Regulasi
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly mengatakan bahwa penataan regulasi di Indonesia penting dilakukan. Menurut Yasonna, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar terhadap upaya penataan regulasi di Indonesia agar dapat mendukung pembangunan perekonomian nasional. “Ada sebagian kalangan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 