Terhitung mulai 1 Februari 2018, pemeriksaan barang impor yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akan dilimpahkan ke Kementerian atau Lembaga (K/L) sebagai bagian dari upaya menurunkan larangan terbatas (lartas). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko… Read More ›
Berita Ekonomi
Pemeriksaan impor post border berlaku besok
Pemerintah akan mengubah sistem pemeriksaan 1.073 harmonized system (HS) barang impor melalui sistem post border pada 1 Februari 2018. Jika sebelumnya pemeriksaan dilakukan di border oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, mulai bulan depan akan dipindah menjadi sebelum pelaksanaan impor (post border)… Read More ›
Impor Barang Tertentu Dipermudah Mulai 1 Februari
Pemerintah akan menerbitkan kebijakan tata niaga guna mempercepat kegiatan ekspor-impor. Salah satu isinya adalah menggeser kegiatan pengawasan barang yang masuk ke Indonesia dari sebelumnya di wilayah kepabeanan (border) ke luar wilayah kepabeanan (postborder). Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Fadjar… Read More ›
Pemerintah Permudah Impor Barang Tertentu Mulai Februari 2018
Pemerintah berencana mengurangi komoditas impor yang masuk kategori larangan terbatas (lartas) mulai 1 Februari 2018. Kebijakan ini dinilai bisa menyederhanakan tata niaga di bidang impor. Direktur Teknis Kepabeanan dan Cukai, Fajar Doni, mengatakan pengurangan lartas dilakukan dengan menggeser pengawasan sejumlah barang impor… Read More ›
Pabrikan Makanan & Minuman Sambut Baik Impor Garam Industri
Keputusan pemerintah untuk membuka keran impor garam industri mendapat respons positif dari pelaku usaha makanan dan minuman di Tanah Air. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mengatakan langkah pemerintah tersebut dinilainya sebagai tindakan yang… Read More ›
Industri makanan dan minuman ajukan impor garam 535.000 ton
Tahun 2018 ini, industri makanan dan minuman di Indonesia mengajukan impor garam sebanyak 535.000 ton. Namun, yang disetujui pemerintah hanya 460.000 ton. “Tahun 2018 kami mengajukan permintaan impor 535.000 ton untuk Mamin (Makan dan Minuman) saja dan disetujui 460.000 ton. Karena… Read More ›
Tata Niaga Impor, Skema Post Border Dinilai Tak Optimal Tanpa Simplifikasi Perizinan
Tanpa simplifikasi/penyederhanaan perizinan, implementasi penyederhanaan larangan pembatasan (lartas) melalui skema post border berpotensi tumpang tindih. Simplifikasi diperlukan, karena dalam suatu barang rata-rata bisa diatur oleh dua atau tiga perizinan dari kementerian atau lembaga yang berbeda. Skema post border merupakan sebuah… Read More ›
Awal Februari, kebijakan pengurangan impor larangan terbatas diberlakukan
Dalam rangka memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) pemerintah melakukan penggeseran pengawasan larangan dan pembatasan (lartas) impor dari border ke post border. Artinya, pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean. Direktur Teknis dan Kepabeanan Kementerian… Read More ›
Kurangi Impor dan Lindungi Industri Dalam Negeri
Berbagai kebijakan juga bisa ditempuh oleh Pemerintah Trump untuk mengurangi impor dan melindungi industri dalam negeri mereka, seperti dengan memetakan kembali industri dan membawa kembali pulang pemodal AS, misal dengan menawarkan kebijakan pajak yang menarik (tax incentive). Berbagai produk impor… Read More ›
Pemerintah Tetap Percaya Diri dengan Gross Split
Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam memutuskan tidak melakukan revisi Peraturan Menteri ESDM No. 52/2017 tentang Gross Split. Wakil menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi beleid itu. “Hasilnya, kami menilai tidak… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 