Dalam penentuan formula penghitungan upah kerja, harus ada dasar hukum yang kuat JAKARTA. Pemerintah telah meirlis paket kebijakan ekonomi jilid III pada Rabu (7/10) lalu. Namun, tak seperti yang dijanjikan sebelumnya, pemerintah tak memasukkan formula penghitungan upah minimum yang diatur… Read More ›
DPR dan pemerintah sepakart untuk menghapus pasal pembakaran hutan oleh masyarakat adat dalam UU No. 32 / 2009 JAKARTA. Kontroversi pasa 69 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terus bergulir. Poin penjelasan… Read More ›
RENCANA pemerintah menaikkan penerimaan negara dari kenaikan tarif cukai dan pajak pertambahan nilai (PPN) menuai protes. Ketua Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo bilang, akibat tekanan ekonomi yang besar, telah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). “Sebanyak 30.000 pekerja rokok… Read More ›
JAKARTA. Pemerintah menawarkan sejumlah insentif bagi investor yang tertarik mengembangkan kawasan berikat logistik. Salah satu tawarannya berupa penangguhan bea masuk barang impor. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sugeng Aprianto, mengatakan dengan insentif ini… Read More ›
Jakarta. Pelaku industri manufaktur Indonesia mulai ketar-ketir menyaksikan 12 negara yang bergabung dalam zona perdagangan bebas Trans Pacific Partnership (TPP). Betapa tidak, diantara negara yang bergabung itu terdapat Malaysia dan Vietnam yang berpotensi mengambil ekspor Indonesia ke negara TPP yang… Read More ›
Paket ekonomi jilid III tidak lugas memacu daya beli masyarakat. JAKARTA. Tak sesuai harapan! itulah gambaran paket kebijakan ekonomi tahap III yang dikeluarkan pemerintah, kemarin (7/10). Pemerintah presiden joko widodo nampaknya setengah hati atas rencana mengungkit daya beli dengan memangkas… Read More ›
JAKARTA. Keputusan pemerintah menaikkan tarif Pajak penjualan Barang Mewah (PPnBM) dari 75% menjadi 125% serta kenaikan tarif Bea Masuk (BM) impor mobil utuh atau completely built up (CBU) dari 40% menjadi 50% menggerus penjualan mobil impor. Pasalnya, kenaikan beban pajak… Read More ›
JAKARTA. Perusahaan percetakan bersiap menaikkan harga jual. Pasalnya, mereka menanggung biaya tambahan karena pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard untuk kertas jenis coated paper dengan tarif 9%. Pengenaan bea masuk safeguard ini berlaku sejak 1 September 2015 lalu. Tak… Read More ›
JAKARTA – Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan non-migas sebesar Rp1.489,3 triliun pada 2015. Angka tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, penerimaan perpajakan makin lama semakin penting dalam RAPBN 2016…. Read More ›
Jakarta. Rencana pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 18%, menuai pro dan kontra. Di satu sisi kebijakan ini dinilai bisa membantu pengusaha menghadapi perlambatan ekonomi, di sisi lain renacana ini dianggap akan memicu perang tarif pajak… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 