Berita Pajak

Pajak Incar Transaksi Saham dan Properti

Bea Materai transaksi saham & property mengacu persentase nilai transaksi JAKARTA. Tiada hari tanpa menggali potensi pajak. Slogan itu agaknya pas menjadi semboyan  Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang terus menguber setoran pajak. Yang terbaru, Ditjen Pajak  mengincar… Read More ›

Arah Revisi UU KUP

Dunia perpajakan berkembang pesat dan sangat dinamis. Perubahan corak bisnis dan ekonomi beberapa tahun terakhir membuat beberapa ketentuan dalam undang-undang (UU) perpajakan ketinggalan zaman. Momentum amandemen UU perpajakan yang diawali dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) seyogianya… Read More ›

Perusahaan Tambang Wajib Laporkan Cadangan

Pemerintah membuat standardisasi laporan cadangan agar memudahkan pebisnis mencari dana JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membenahi data cadangan dan sumber daya tambang. Caranya, pemerintah mewajibkan perusahaan tambang melaporkan data cadangan dan sumber daya di areal tambang mereka…. Read More ›

Pemerintah Susun Rumus Perhitungan Upah

Formula baru penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) diharapkan rampung tahun ini JAKARTA. Pemerintah berencana membuat rumus atau formula baru penghitungan upah minimum provinsi (UMP). Nantinya formula ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menentukan besaran UMP. Menteri Ketenagakerjaan Hanif… Read More ›

Menanti Regulasi Tata Niaga E-Dagang

Transaksi perdagangan lewat internet semakin digemari oleh kalangan pengguna teknologi informasi (TI), terutama bagi kelompok profesional muda dan para mahasiswa. Namun sayangnya, perilaku berbisnis yang tidak lagi mengindahkan unsur etika dan kejujuran selalu saja terjadi. Belum adanya regulasi yang mengantur… Read More ›

Syarat Penerima Tax Allowance Dipermudah

JAKARTA. Ada titik terang di pembahasan revisi fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal atau tax allowance. Pemerintah akan melonggarkan persyaratan mendapatkan tax allowance demi mendongkrak realisasi investasi langsung. Aturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52/2011, syarat pemberian tax allowance harus memenuhi persyaratan jumlah minimal… Read More ›