Pengelola Apartemen Green Pramuka menilai ide pengenaan pajak kemacetan yang diajukan pemerintahan DKI Jakarta positif bagi perkembangan program hunian vertikal. Menurut Marketing Director Green Pramuka City Jeffry Yamin pengenaan pajak kemacetan (congestion price) di sejumlah jalan utama menjadi sebuah pilihan…. Read More ›
Berita Pajak
Duh, Ada 4,7 Juta Wajib Pajak Belum Serahkan SPT
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga saat ini jumlah Wajib Pajak (WP) yang telah menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 11,9 juta. Artinya masih ada 4,7 juta WP yang belum menyerahkan SPT Tahunan dari total 16,6 juta… Read More ›
Para Pengemplang Pajak Sektor Minerba Dilaporkan ke KPK
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan pengemplang pajak di sektor mineral dan batu bara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Manajer Riset ICW Firdaus Ilyas mengatakan pihaknya menyampaikan indikasi kerugian negara di sektor batu bara ke KPK. Dalam temuan ICW disebutkan… Read More ›
DJP Akui ‘Kekacauan’ Data Pajak Pertambangan Minerba
Direktorat Jenderal Pajak mengakui ketidaksamaan data perpajakan sektor pertambangan mineral dan batu bara yang disediakan sejumlah lembaga, turut mempengaruhi upaya penegakan hukum lembaga tersebut. Direktur Penegakan Hukum DJP Yuli Kristiyono menuturkan penegakan hukum oleh otoritas pajak itu dilakukan berdasarkan data…. Read More ›
Pemprov DKI terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan terus berupaya meningkatkan kepatuhan para wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. “Kami terus memaksimalkan kepatuhan para wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Kota Jakarta,” kata Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta,… Read More ›
Dua RUU Terkait Perpajakan Akan Diselesaikan oleh DPR
Dua buah rancangan undang-undang (RUU) mengenai perpajakan sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR, yang dianggap memiliki arti penting bagi kepentingan nasional. Seperti disampaikan Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar, yang pertama adalah RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara… Read More ›
Amandemen RUU Perpajakan Mendesak
Amandemen Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mendesak dilaksanakan. Sebab, perubahan tersebut sebagai salah satu persyarat mereformasi penerimaan negara yang dalam satu dekade terakhir selalu gagal mencapai target. Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Tunjung… Read More ›
Tuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan
Penerimaan perpajakan yang selalu berada di bawah target selama satu dekade terakhir membutuhkan pembenahan menyeluruh. Pembenahan dapat dilaksanakan dengan mengamendemen atau merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang saat ini dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Direktorat… Read More ›
Golkar Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Pajak
Pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) kembali didesak Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Fraksi Golkar di DPR, M. Misbakhun, menilai penting adanya badan yang terpisah dari Kementerian Keuangan itu. Menurut Misbakhun, keseluruhan reformasi di dalamnya termasuk bagaimana mendirikan BPP secara mandiri. Sehingga… Read More ›
Keberadaan Badan Penerima Pajak Dinilai Kebutuhan Mendesak
Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun berpendapat keberadaan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan yang mendesak. Pasalnya, reformasi bukan hanya di bidang aturan-aturan semata, tapi juga di bidang institusinya. “Kalau instrumen institusi yang kita betulkan. Tetapi, kalau software kita perbaiki,… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 