Pengampunan pajak

Menyoal Rencana Penerapan Tax Amnesty

Pemerintah segera menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa pasal yang krusial dalam RUU tersebut, seperti pasal yang menyangkut tarif, tahun SPT yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengampunan pajak, fasilitas di bidang perpajakan termasuk… Read More ›

Pengampunan Pajak Tersandera UU KPK

JAKARTA – Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty terganjal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Parlemen dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan RUU KPK lebih dulu. Sofjan Wanandi, Kepala Staf Ahli Wakil Presiden, kepada KONTAN, mengatakan, pembahasan RUU Tax… Read More ›

Menkeu Minta Dukungan Ekonom soal Tax Amnesty

DEMI memperlancar proses sosialisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro minta bantuan sejumlah ekonom. Para ekonom kini diminta menjadi juru bicara guna memperkenalkan dan memperjelas mengenai kebijakan yang akan digulirkan pemerintah mulai tahun ini. Di depan… Read More ›

Masa Genting RUU Tax Amensty

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty berada di ujung tanduk. Hasil polling KONTAN terhadap sejumlah parta politik menjelang pembahasan RUU ini mengungkapkan, partai-partai masih lonjong menyikapi RUU Tax Amnesty. Sejauh ini Partai Gerindra tegas menolak RUU… Read More ›

Pemerintah Andalkan Hasil Realisasi Tax Amnesty

PEMERINTAH yakin target penerimaan pajak sebesar Rp 1.368,5 triliun dalam APBN 2016 bisa tercapai. Alasannya pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak yang bakal terlaksana lebih cepat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Astera Primanto Bakti bilang, secara alamiah melihat pertumbuhan… Read More ›

Pembahasan RUU Tax Amnesty Segera Dimulai

JAKARTA. Setelah menunggu lama, akhirnya pemerintah menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty). RUU ini rencananya akan dibahas bersamaan dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah mengaku telah menyerahkan dua produk hukum tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)… Read More ›