Sekitar 31 negara anggota OECD sepakat membuat peraturan perjanjian perpajakan yang lebih ketat guna menghindari praktek penghindaran pajak yang acap kali dilakukan perusahaan-perusahaan global. Ke-31 negara, termasuk Prancis dan Inggris, sepakat saling bertukar informasi soal aturan perpajakan masing-masing negara. Selama ini,… Read More ›
artikel pajak
Kasus Mobile 8, Kejaksaan Periksa MS Hidayat
Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri Perindustrian Muhammad Solaeman Hidayat terkait kasus dugaan korupsi restitusi PT Mobile 8 Telecom, Selasa, 23 Februari 2016. Hidayat diperiksa sebagai saksi lantaran ia menjabat sebagai komisaris Mobile 8 Telecom kala itu. “Kami tanya, perannya dia… Read More ›
Wajib Pajak Potensial Bakal Ditandai dengan Geo Tagging
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang membuat pemetaan wajib pajak potensial menggunakan teknologi geo tagging. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Awan Nurmawan Nuh mengatakan selama ini pihaknya mempunyai data, tapi tak tahu lokasinya. Teknologi ini, kata dia, akan… Read More ›
UU Tapera Disahkan, Pengusaha: Kita Kecewa
Jakarta -Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku kecewa dengan keputusan DPR yang mengesahkan Undang Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) hari ini. Sebab, sebagian iuran Tapera dibebankan pada pengusaha. “Kita sih sebetulnya agak kecewa. Kita berikan masukan, tapi pemerintah… Read More ›
Pekerja Setor Iuran Tapera, ke Mana Mengalirnya?
Jakarta -Pemerintah akan menghimpun dana masyarakat melalui setoran iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Selanjutnya, dana tersebut akan ditampung di bank kustodian atas nama lembaga pengelola yaitu Badan Pengelola Tapera (BP Tapera). Bank kustodian itu berfungsi menyimpan dan menjaga dana Tapera…. Read More ›
Setelah Disahkan DPR, Tapera Baru Berjalan di 2018
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, Tapera baru berjalan setelah 2 tahun sejak disahkan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Tapera, Yoseph Umar Hadi, menjelaskan dalam waktu 2 tahun itu pemerintah harus menyelesaikan aturan… Read More ›
Apindo Tolak UU Tapera
Pengesahan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menuai reaksi beragam. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak keras UU tersebut. Bahkan, Apindo menyebutnya sebagai pemalakan terhadap pengusaha dan pekerja. “Uang itu bisa diambil setelah pensiun. Kalau saya bilang ini… Read More ›
Berapa Besaran Iuran Tapera? Ini Penjelasannya
Jakarta -Setiap pekerja yang menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) wajib menyetor iuran. Besarnya iuran itu nanti akan diatur dalam aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Ketua Pansus Undang-Undang (UU) Tapera, Yoseph Umar Hadi, menjelaskan sesuai aturan UU Tapera, proses… Read More ›
DPR Gantung Nasib RUU Pengampunan Pajak
JAKARTA. Penundaan pembahasan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi benar-benar berdampak negatif pada pembahasan Rancangan UU Pengampunan Pajak atawa Tax Amnesty. Buktinya, kemarin (23/2), rapat paripurna DPR hanya menyebutkan adanya Amanat Presiden (Ampres) terkait UU yang menjadi inisiatif… Read More ›
RUU Tax Amnesty di Ujung Tanduk
JAKARTA – Keinginan pemerintah menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat nasib rancangan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty di ujung tanduk. Sebab sediannya kedua UU tersebut akan dibahas dalam satu paket. Dengan… Read More ›