Pemerintah resmi mengubah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar negatif investasi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, revisi ini akan selesai dalam waktu sepekan ke depan. “Sekretaris Kabinet akan memeriksanya dan Presiden akan langsung menandatangani,” ucap Darmin… Read More ›
artikel pajak
Pengusaha Farmasi Dukung Paket Kebijakan Ekonomi X Soal Obat
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi), Darodjatun Sanusi, mengatakan asosiasinya sepakat dengan paket kebijakan kesepuluh yang diluncurkan pemerintah. “Dengan demikian, investor bisa lebih tertarik daripada dibatasi,” kata dia, Kamis, 11 Februari 2016. Darodjatun menjelaskan, investasi dalam bahan baku obat… Read More ›
Paket Kebijakan Ekonomi Membuka 35 Peluang Usaha untuk Asing
Pemerintah mengeluarkan 35 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi, yang artinya terbuka 100% untuk penanaman modal asing dalam revisi Peraturan Presiden No. 39/2014. Revisi beleid yang juga merupakan Paket Kebijakan Ekonomi X tersebut memberikan keleluasaan untuk industri crumb rubber, cold… Read More ›
Pemerintah Harus Siapkan Instrumen Dana Repatriasi
JAKARTA – Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) berharap dana hasil repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan membuat pasar investasi dalam negeri bergairah. Sebab dana repatriasi dari kebijakan tax amnesty akan lebih banyak tersedot ke sektor keuangan dan investasi… Read More ›
ESDM Bikin Aturan Soal Jangka Waktu Bayar Pajak
JAKARTA – Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menetapkan batas waktu pelunasan tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang pertambangan mineral dan batubara. Beleid ini ada di Peraturan Menteri (Permen) ESDM. Permen ESDM itu bakal memperkuat upaya… Read More ›
Sebanyak 108 Perusahaan Manfaatkan Revaluasi Aset
Sepanjang Januari, penerimaan negara dari revaluasi aset hanya sebesar Rp 20,56 miliar JAKARTA. Minat korporasi untuk melakukan revaluasi aset berlanjut. Sejumlah perusahaan telah melakukan penilaian ulang atas aset-aset mereka. Dalam kurun sebulan, pemerintah mengantongi sekitar Rp 20,56 miliar dari pajak… Read More ›
Rizal Ramli : Perancis Aneh dan Congkak
RMOL. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menentang kebijakan pemerintah Perancis yang memberlakukan pajak progresif untuk semua produk berbahan minyak kelapa sawit. “Rencana kebijakan itu menunjukkan kecongkakan luar biasa dan sangat tidak beralasan,” ujar Rizal melalui siaran… Read More ›
Rizal Ramli : Kebijakan Perancis Bunuh Petani Sawit Indonesia
RMOL. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menentang kebijakan Pemerintah Perancis menerapkan pajak progresif untuk produksi minyak kelapa sawit. Menurut dia, kebijakan Perancis itu akan mematikan industri sawit Indonesia. “Itu akan mematikan sumber kehidupan 2 juta petani… Read More ›
Rizal Ramli : Rencana Pengenaan Pajak Progresif Impor CPO Bentuk Arogansi Prancis
RMOL. Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan bahwa rencana pengenaan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Prancis sebagai kebijakan anti crude palm oil (CPO) yang tidak masuk akal. “Rencana kebijakan itu menunjukkan kecongkakan… Read More ›
Pengusaha Keberatan Rencana Pajak Sawit di Prancis
TEMPO.CO, Jakarta – Pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia keberatan dengan rencana pemerintah Prancis. Jika berlaku, pajak itu akan membuat harga minyak sawit di Negeri Napoleon menjadi lebih mahal ketimbang minyak nabati lain. “Kami keberatan dengan rencana menaikkan pajak CPO… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 