JAKARTA. Pemerintah membebaskan bea masuk barang dan bahan material untuk pembangunan yang berasal dari kawasan pelabuhan bebas, kawasan ekonomi khusus dan tempat penimbunan berikat. Pembebasan bea masuk ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan kedua atas… Read More ›
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menilai kebijakan tax amnesty perlu didorong oleh semua pihak. Sebab, kebijakan ini bertujuan untuk menjawab masalah ekonomi dan penegakan hukum saat ini. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Muhammad Misbhakun bilang, tax amnesty yang digagas… Read More ›
Sekalipun cukup puas dengan paket kebijakan ekonomi jilid III, para pebisnis masih menyimpan harapan lain. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat berharap, pemerintah bersedia membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk olahan dari bahan alamiah, seperti kapas. Alasannya, agar… Read More ›
Merdeka.com – Empat Fraksi di DPR yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional yang akan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait menilai RUU tersebut dinilai penting dan mendesak… Read More ›
Merdeka.com – Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun membantah bahwa RUU Pengampunan Nasional buat mengampuni para koruptor dengan mengembalikan uang hasil korupsinya. Dia menyatakan, RUU tersebut hanya berisi tentang tax amnesty atau penghapusan denda pajak. “Tidak benar isi pengampunan pajak… Read More ›
Merdeka.com – Empat Fraksi yakni PDIP, Golkar, PPP dan PKB mengusulkan draf RUU Pengampunan Nasional dalam prolegnas tahun ini. Pengampunan Nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan… Read More ›
Merdeka.com – Bukannya menyelesaikan sejumlah sisa rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi tunggakan dari masa sidang sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menuai kontroversi. Kali ini mereka mengusulkan RUU Pengampunan Nasional. Namun konteks RUU ini lebih kepada pengampunan pajak atau tax… Read More ›
Merdeka.com – Sejumlah anggota DPR dari fraksi PDIP, Golkar, PPP dan PKB mengusulkan agar RUU Pengampunan Nasional (Tax Amnesty) dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015. Salah satu pasal dalam RUU tersebut, tercantum bahwa tidak memasukkan tindak pidana korupsi… Read More ›
Merdeka.com – Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo meminta kepada semua pihak tidak mengambil kesimpulan terhadap draf RUU Pengampunan Nasional yang beredar. Pasalnya, draf yang beredar itu masih berbentuk ‘kasar’, sehingga terkait nama RUU Pengampunan Nasional sejatinya memang hanya… Read More ›
Merdeka.com – Salah satu anggota DPR pengusul RUU Pengampunan Nasional Hendrawan Supratikno kembali menegaskan bahwa dalam Pasal 10 RUU tersebut memang ditujukan untuk mengampuni para koruptor. Namun dengan syarat uang dari hasil korupsinya dikembalikan ke negara. Hendrawan pun membantah pernyataan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 