Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito melakukan segala upaya untuk memastikan instansi yang dipimpinnya bisa mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,2 triliun. Tidak hanya lebih kreatif dengan mengubah tarif-tarif perpajakan yang harus dibayarkan wajib pajak, Sigit bahkan sampai menginstruksikan… Read More ›
artikel pajak
Menkeu Tetapkan 62 Jasa Lain Kena Pajak Penghasilan 2 Persen
Pemerintah menetapkan 62 jenis jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2 persen dari total penghasilan bruto. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif PPh dilipatgandakan dari tarif seharusnya. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan… Read More ›
Target PPh 23 Diperluas Sampai Menyasar Usaha Sedot WC
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas jenis jasa yang terkena pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar 2 persen dari jumlah penghasilan bruto. Total bidang jenis jasa lain yang dijadikan target DJP bertambah 100 persen dari sebelumnya hanya 60 jenis menjadi 120… Read More ›
Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak: Tahun 2016, Penegakan Hukum Pajak Besar-Besaran
Menyiapkan gelar penegakan hukum besar-besaran di tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak merapatkan barisan aparat penegak hukumnya. Mengumpulkan kurang lebih 200 penegak hukumnya dari seluruh Indonesia di Surabaya, DJP menggelar Rapat Kerja Teknis Penegakan Hukum Tahun 2015, yang berlangsung 8-12 Juni… Read More ›
Laporan Keuangan Manual Berpotensi Picu Penggelapan Pajak
JAKARTA – Laporan keuangan yang masih menggunakan metode manual menyebabkan pelaporan data kepada otoritas pajak dan pihak manajemen emiten terdapat perbedaan. Hal ini ditengarai melahirkan oknum yang banyak melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan kewajiban para emiten agar menerapkan pelaporan keuangan menggunakan… Read More ›
Menkeu: Industri Pionir Bisa Bebas PPh Selama 20 Tahun
Pemerintah memperbesar batas maksimal fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan yang bisa diterima oleh pelaku industri pionir, yakni dari sebelumnya maksimal 50 persen menjadi 100 persen. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan… Read More ›
56 Profesi Jadi Sasaran Pajak, Dari Pedagang Hingga Presiden
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyisir 56 profesi yang dianggap potensial menyumbang penerimaan negara dari pajak, mulai dari pedagang, wartawan, menteri, anggota DPR hingga presiden. Sedikitnya diperkirakan terdapat 44,8 juta wajib pajak atau sekitar 17,5 persen dari total penduduk Indonesia… Read More ›
Jokowi Perluas Emiten Penerima Diskon Pajak Penghasilan
Jakarta, CNN Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperluas cakupan emiten yang bisa memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen lebih rendah dari tarif PPh badan dalam negeri. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun… Read More ›
Bintan Disiapkan Jadi FTZ
Pemerintah ingin menjadikan Bintan sebagai kawasan perdagangan bebas alias free trade zone (FTZ) di tahun ini. Dalam rancangan pemerintah, ada banyak keuntungan yang bisa dipetik dengan menjadikan Bintan sebagai FTZ. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, dengan menjadikan Bintan sebagai FTZ,… Read More ›
Tak Teken Amandemen, Kontrak Diputus
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ancam perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang tidak kunjung menandatangani amendemen kontrak. Jika hingga Oktober 2015 tidak kunjung meneken perjanjian baru, mereka tak akan mendapat perpanjangan izin operasi ESDM. Kementerian… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 