Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang membuat pemetaan wajib pajak potensial menggunakan teknologi geo tagging. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Awan Nurmawan Nuh mengatakan selama ini pihaknya mempunyai data, tapi tak tahu lokasinya. Teknologi ini, kata dia, akan… Read More ›
berita pajak
Belanja Program Duplikasi Dipangkas
JAKARTA. Adanya potensi kekurangan atau shortfall penerimaan negara Rp 200 triliun pada tahun ini, membuat pemerintah terus berupaya melakukan penghematan. Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang menyisir sejumlah program di kementerian dan lembaga. Program-program yang disisir terutama yang… Read More ›
Insentif Pajak Devisa Hasil Ekspor Mulai Berlaku
JAKARTA. Paket kebijakan ekonomi kedua yang diluncurkan pemerintah pada akhir tahun lalu akhirnya berjalan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.010/2016 tentang pemotongan pajak penghasilan (PPh) bunga deposito dan tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pengusaha bisa mendapatkan insentif… Read More ›
Kejar Target, Ditjen Pajak Gunakan Geo Tagging
KUTA. Tak ingin repot-repot mengetuk pintu wajib pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) kini punya cara yang diklaim lebih efisien dalam melakukan ekstensifikasi pajak tahun ini. Caranya, Ditjen Pajak, mengandalkan teknologi untuk mengejar penerimaan pajak tahun 2016. Direktur… Read More ›
Ekspor ASEAN Turun 13%
KUALA LUMPUR. Ekspor negara-negara anggota Asean tahun 2015 membukukan penurunan untuk pertama kalinya sejak enam tahun terakhir. Nikkei Asian Review, Rabu (24/2), melaporkan, ekspor Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia dan Vietnam, yang mewakili 90% total nilai ekspor kawasan ASEAN tahun lalu… Read More ›
UU Tapera Disahkan, Pengusaha: Kita Kecewa
Jakarta -Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku kecewa dengan keputusan DPR yang mengesahkan Undang Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) hari ini. Sebab, sebagian iuran Tapera dibebankan pada pengusaha. “Kita sih sebetulnya agak kecewa. Kita berikan masukan, tapi pemerintah… Read More ›
Pekerja Setor Iuran Tapera, ke Mana Mengalirnya?
Jakarta -Pemerintah akan menghimpun dana masyarakat melalui setoran iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Selanjutnya, dana tersebut akan ditampung di bank kustodian atas nama lembaga pengelola yaitu Badan Pengelola Tapera (BP Tapera). Bank kustodian itu berfungsi menyimpan dan menjaga dana Tapera…. Read More ›
Setelah Disahkan DPR, Tapera Baru Berjalan di 2018
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, Tapera baru berjalan setelah 2 tahun sejak disahkan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Tapera, Yoseph Umar Hadi, menjelaskan dalam waktu 2 tahun itu pemerintah harus menyelesaikan aturan… Read More ›
Apindo Tolak UU Tapera
Pengesahan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menuai reaksi beragam. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak keras UU tersebut. Bahkan, Apindo menyebutnya sebagai pemalakan terhadap pengusaha dan pekerja. “Uang itu bisa diambil setelah pensiun. Kalau saya bilang ini… Read More ›
Berapa Besaran Iuran Tapera? Ini Penjelasannya
Jakarta -Setiap pekerja yang menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) wajib menyetor iuran. Besarnya iuran itu nanti akan diatur dalam aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Ketua Pansus Undang-Undang (UU) Tapera, Yoseph Umar Hadi, menjelaskan sesuai aturan UU Tapera, proses… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 