JAKARTA. Di tengah tekanan yang terjadi di pasar obligasi dan pasar saham, pemerintah memberikan sedikit kabar gembira. Kabar gembira itu adalah adanya kemudahan persyaratan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi perusahaan terbuka. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56… Read More ›
berita pajak
Mulai 2018, Ditjen Pajak Bisa ‘Intip’ Dana Nasabah Bank
Jakarta -Mulai 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan sudah bisa mengakses data para nasabah perbankan. Ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak. Nantinya, dana para deposan atau pemilik deposito di bank ikut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Jadi, Ditjen… Read More ›
Agustus, Ekspor 66 Barang Tambang Wajib Setor PPh 1,5 Persen
Pemerintah memasukkan 66 komoditas tambang mineral dan batubara yang dijual ke pasar internasional sebagai objek pungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22, dengan besaran tarif 1,5 persen dari nilai ekspor. Ketentuan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.010/2015… Read More ›
Mulai Agustus, Emas Batangan Kena Tambahan Pajak 0,45 Persen
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan transaksi penjualan emas batangan mulai Agustus 2015 akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 0,45 persen dari harga jual. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh produsen logam mulia, kecuali yang menjual emas batangannya kepada… Read More ›
Kejar Setoran, Dirjen Pajak Paksa Pegawai Kerja Sampai Malam
Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito melakukan segala upaya untuk memastikan instansi yang dipimpinnya bisa mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,2 triliun. Tidak hanya lebih kreatif dengan mengubah tarif-tarif perpajakan yang harus dibayarkan wajib pajak, Sigit bahkan sampai menginstruksikan… Read More ›
Menkeu Tetapkan 62 Jasa Lain Kena Pajak Penghasilan 2 Persen
Pemerintah menetapkan 62 jenis jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2 persen dari total penghasilan bruto. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif PPh dilipatgandakan dari tarif seharusnya. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan… Read More ›
Target PPh 23 Diperluas Sampai Menyasar Usaha Sedot WC
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas jenis jasa yang terkena pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar 2 persen dari jumlah penghasilan bruto. Total bidang jenis jasa lain yang dijadikan target DJP bertambah 100 persen dari sebelumnya hanya 60 jenis menjadi 120… Read More ›
Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak: Tahun 2016, Penegakan Hukum Pajak Besar-Besaran
Menyiapkan gelar penegakan hukum besar-besaran di tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak merapatkan barisan aparat penegak hukumnya. Mengumpulkan kurang lebih 200 penegak hukumnya dari seluruh Indonesia di Surabaya, DJP menggelar Rapat Kerja Teknis Penegakan Hukum Tahun 2015, yang berlangsung 8-12 Juni… Read More ›
Laporan Keuangan Manual Berpotensi Picu Penggelapan Pajak
JAKARTA – Laporan keuangan yang masih menggunakan metode manual menyebabkan pelaporan data kepada otoritas pajak dan pihak manajemen emiten terdapat perbedaan. Hal ini ditengarai melahirkan oknum yang banyak melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan kewajiban para emiten agar menerapkan pelaporan keuangan menggunakan… Read More ›
Menkeu: Industri Pionir Bisa Bebas PPh Selama 20 Tahun
Pemerintah memperbesar batas maksimal fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan yang bisa diterima oleh pelaku industri pionir, yakni dari sebelumnya maksimal 50 persen menjadi 100 persen. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 