JAKARTA. Beleid anggaran negara 2015 menghadapi masa krusial. Pemerintah berniat menggelar proyek-proyek besar yang membutuhkan anggaran ekstra besar. Di sisi lain, sumber utama pemasukan anggaran negara bertumpu pada setoran pajak dan cukai. Persoalannya, berbagai hambatan mengadang dan bakal menghambat pengejaran… Read More ›
JAKARTA. Bagi Anda yang gemar mengoleksi perhiasan, siap-siap untuk merogoh kocek lebih dalam. Dalam waktu dekat, pemerintah bakal memasukkan perhiasan dalam daftar objek pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Alhasil, perhiasan kelak terkena pungutan PPnBM. Pemerintah menerapkan kebijakan itu sebagai… Read More ›
Hasil penelitian harta calon Dirjen Pajak yang dilakukan KPK dan PPATK atas permintaan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Dirjen Pajak perlu dimanfaatkan dengan lebih arif oleh Pansel. Hal tersebut sebaiknya hanya dimanfaatkan untuk mengetahui apakah sang kandidat sudah sepenuhnya mematuhi Kode… Read More ›
JAKARTA. Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan menyerahkan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015 ke DPR Jumat ini (16/1). Dalam RAPBN-P 2015 ini, ada sejumlah perubahan besar yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)… Read More ›
JAKARTA. Kementerian Keuangan telah mengusulkan kenaikan target penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 10 triliun dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Jadi, penerimaan bea dan cukai tahun ini dipatok di angka Rp 188,3 triliun, lebih tinggi… Read More ›
JAKARTA. Perencana Keuangan kondang, Esther Lisawati Soemarto diduga ikut terseret kasus dugaan penggelapan dana milik PT Grandpuri Permai (GPP), pemilik hotel Hillside Jakarta. Selain Lisa, kasus ini juga menyeret Andri Rukminto, Direktur Utama Inti Kapital Sekuritas, nama baru AAA Sekuritas…. Read More ›
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengusulkan kepada pemerintah untuk diberikan kewenangan khusus menjalankan institusinya. Kini, DJP tengah menunggu payung hukum yang digodok pemerintah terkait kewenangan khusus tersebut. DJP menilai, kewenangannya saat ini sangat terbatas. Padahal, DJP diberi target besar… Read More ›
JAKARTA. Sulitnya Indonesia mendongkrak produksi minyak dan gas bumi (migas), membuat negeri ini “kecanduan” impor migas. Tidak ingin kondisi ini berlanjut, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif untuk meningkatkan produksi (lifting) migas. Insentif itu berupa pembebasan pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)… Read More ›
JAKARTA. Kementerian Perdagangan secara resmi menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan letter of credit (L/C). Permendag Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan L/C akan berlaku mulai 1 April 2015. Wajib L/C berlaku terhadap ekspor empat komoditas primer…. Read More ›
JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang kembali akan mengeluarkan kebijakan baru. Sebelumnya, kementerian yang dipimpin oleh Ferry Mursidan Baldan ini akan menghapus patokan harga tanah berdasarkan NJOP menjadi sesuai harga pasaran, kini kementerian ini akan mengubah tampilan sertifikat tanah. Menteri… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 